Kudeta Militer di Myanmar: Amerika Serikat Beri Kecaman, Australia Minta Aung San Suu Kyi Dibebaskan

TRIBUNTERNATE.COM - Amerika Serikat (AS) mengeluarkan pernyataan mengutuk kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap Pemimpin, Presiden serta beberapa anggota partai penguasa negara itu.

"Amerika Serikat menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini, atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar," bunyi pernyataan Gedung Putih.

Dikutip dari laman The Independent, Senin (1/2/2021), menanggapi apa yang dilakukan pihak militer Myanmar terkait hasil Pemilu yang berlangsung pada November 2020, AS akan memberikan tindakan tegas.

"AS akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab, jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," tegas Gedung Putih.

Sementara, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyerukan dilakukannya pembebasan terhadap Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi serta pejabat lainnya yang dikabarkan ditahan.

"Kami sangat mendukung pertemuan kembali Majelis Nasional secara damai, sesuai dengan hasil pemilihan umum November 2020," tegas Payne.

Baca juga: Pemimpin Aung San Suu Kyi Ditangkap, Militer Myanmar Ambil Alih Negara Selama Setahun

Baca juga: Aung San Suu Kyi Ditahan Militer, Server Internet Myanmar Down, Myanmar Terancam Kudeta

Baca juga: Waspada! Kasus Positif Terus Naik, RS Rujukan Covid-19 di Jabodetabek dan Surabaya Sudah Penuh

Kudeta militer sedang berlangsung di Myanmar karena Pemimpin negara itu Aung San Suu Kyi, Presiden serta pejabat senior lainnya dari partai yang berkuasa telah dijadikan tahanan rumah.

Penahanan ini dilakukan pada hari Senin pagi waktu setempat, menyusul pengumuman yang ditayangkan televisi militer Myanmar bahwa pihak militer telah menguasai negara itu selama satu tahun.

Pengumuman tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran terkait ancaman kudeta militer yang bisa dilakukan saat parlemen baru negara itu dimulai.

Anggota parlemen Myanmar dijadwalkan berkumpul pada hari Senin di ibu kota negara itu, Naypyitaw, untuk sesi pertama parlemen sejak pemilihan dilaksanakan tahun lalu.

Ketegangan antara pemerintah sipil dan militer meningkat setelah diumumkannya hasil Pemilu Myanmar pada November 2020.

Awal pekan ini, pihak militer negara itu mengatakan opsi kudeta tidak bisa disingkirkan, jika keluhan kecurangan dalam pemilihan umum diabaikan.

Komisi pemilihan Myanmar pun membantah tuduhan bahwa 'penipuan' memiliki peran penting dalam memberikan kemenangan telak bagi partai berkuasa yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Sedangkan Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer hanya memenangkan 33 kursi.

The Irrawaddy, sebuah layanan berita online negara itu, melaporkan bahwa Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan pada Senin dini hari.