Breaking News:

Tegaskan Pemerintah Tak Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, Pratikno: Yang Sudah Baik, Tetap Dijalankan

Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap dua undang-undang tersebut.

Youtube/Sekretariat Presiden
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dalam Keterangan Pers Menteri Sekretaris Negara, Kamis (4/2/2021), menanggapi perihal surat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Jokowi. 

TRIBUNTERNATE.COM -  Saat ini, ada dua ndang-undang (UU) yang tengah menjadi sorotan publik, yakni:

  • Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  • Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang.

Terkait hal ini, Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap dua undang-undang tersebut.

Menurut Mensesneg, undang-undang yang telah baik sebaiknya dijalankan.

"Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan," tegas Mensesneg di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Jokowi Buka Peluang Revisi UU ITE, Fahri Hamzah Bersyukur: Usul Saya, Cabut Saja!

Baca juga: Klarifikasi soal Video Viral Ngamuk di Restoran, Robby Purba Akui Dirinya: Semua Hujatan Saya Terima

Baca juga: Pengamat: Ada Sembilan Pasal Karet dalam UU ITE yang Perlu Direvisi, Ada yang Harus Dihapus

Baca juga: Jokowi Beri Restu Revisi UU ITE: Jika Implementasinya Tidak Sesuai, Perlu Direvisi

Mensesneg mencontohkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah dijalankan dan sukses.

"Kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi ya itu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaiki," tegas Mensesneg.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mensesneg menegaskan bahwa dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada bulan November 2024.

Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

"Jadi Pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan Pilkada serentak itu," ujarnya.

"Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan," kata Mensesneg menambahkan.

"Oleh karena itu, pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan," imbuhnya.

Mensesneg Pratikno berharap tidak ada narasi yang dibalik-balik terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan pemerintah mau mengubah keduanya.

"Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan Pilkada serentak itu," tandasnya. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mensesneg Tegaskan Pemerintah Tidak Berniat Merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Penulis: Taufik Ismail

Editor: Rizki A
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved