Breaking News:

Kritisi Adanya Polisi Virtual, SAFEnet: Bakal Menimbulkan Ketakutan Baru, Polisi Masuk Ranah Privat

SAFEnet menilai, polisi virtual cenderung mendahului proses peradilan sehingga warga hanya memiliki satu opsi, yakni patuh atau dihukum.

Net via TribunJateng.com
Ilustrasi 

TRIBUNTERNATE.COM - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara resmi memberlakukan polisi virtual sebagai unit yang akan memantau potensi pelanggaran UU ITE di internet.

Nantinya, polisi virtual bertugas memantau aktivitas masyarakat yang memosting sebuah unggahan konten yang dinilai berpotensi melanggar UU ITE.

Adanya polisi virtual ini menuai kritik dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang kebebasan ekspresi, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).

SAFEnet mengkritik keras kebijakan Polri yang memberlakukan Virtual Police (VP) di bawah naungan Mabes Polri guna memantau aktivitas masyarakat di dunia maya.

Kebijakan terbaru dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu bermaksud mencegah masyarakat agar tak terjebak dan melanggar hukum pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akibat postingan di platform media sosial.

Baca juga: Bobby Nasution Jadi Wali Kota Medan, Kahiyang Ayu Dilantik Jadi Ketua Tim Penggerak PKK

Baca juga: Terjaring OTT KPK, Ini Profil Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah: Harta Kekayaan Rp51 Miliar

Baca juga: Gempa Bumi Magnitudo 5.2 di Halmahera Selatan: BPBD Laporkan 3 Warga Luka Ringan, 45 KK Mengungsi

Baca juga: Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Terjaring OTT KPK, Barang Bukti Sekoper Uang Rp1 Miliar

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Anggota DPR Digelar Tertutup, Formappi: Harusnya Dijadikan Panggung Sosialisasi

Meski kebijakan itu terlihat baik, Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto justru berpandangan sebaliknya.

Menurut Damar, hal tersebut akan menimbulkan rasa kecemasan berlebihan.

Damar berpendapat polisi virtual yang bertujuan memberi rasa aman pada masyarakat justru berpotensi menciptakan ketakutan baru dalam bermedia sosial.

Hal ini diakibatkan aksi petugas polisi virtual dinilai terlalu jauh masuk ke dalam ranah ruang privat seseorang di dunia digital.

"Polisi Virtual ini saya rasa malah menimbulkan ketakutan baru. Karena setiap saat polisi bisa hadir sewaktu-waktu di ruang privat [digital] masyarakat," kata Damar saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (26/2/2021).

Halaman
12
Editor: Rizki A
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved