Vaksinasi Covid-19 Anggota DPR Digelar Tertutup, Formappi: Harusnya Dijadikan Panggung Sosialisasi

TRIBUNTERNATE.COM - Proses vaksinasi Covid-19 bagi anggota DPR RI yang digelar secara tertutup menuai beragam kritikan.

Salah satu kritik dilayangkan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Formappi mempertanyakan dasar pertimbangan vaksinasi Covid-19 bagi anggota DPR RI dilakukan secara tertutup.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, merujuk kepada dilarangnya awak media meliput kegiatan vaksinasi terhadap wakil rakyat tersebut.

"Sulit memahami apa yang menjadi dasar pertimbangan DPR khususnya Kesejkenan DPR dalam melakukan kegiatan vaksinasi terhadap anggota DPR secara tertutup. Apa coba yang mau disembunyikan dari kegiatan vaksinasi? Sekelas Presiden saja, vaksinasi disiarkan secara langsung," ujar Lucius Karus, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (27/2/2021).

Baca juga: Berpisah, Istri di China Tuntut Suami Bayar Kompensasi Pekerjaan Rumah Tangga selama 5 Tahun Menikah

Baca juga: Minta Demokrat Cari Isu yang Bermanfaat untuk Rakyat, Ngabalin: Bolak-balik Hanya Ngomongin Demokrat

Baca juga: 178 Kepala Daerah Dilantik termasuk Anak dan Menantu Jokowi, Febri Diansyah: Jangan Korupsi!

Menurutnya, vaksinasi Covid-19 bagi anggota DPR RI akan lebih baik digelar secara terbuka.

Sebab hal itu juga sebagai upaya sosialisasi sekaligus meyakinkan warga negara bahwa vaksinasi penting dan aman dilakukan demi mengatasi pandemi.

"Ini sesunggguhnya peran penting vaksinasi para elit agar bisa mendorong munculnya keyakinan publik soal penting dan amannya vaksinasi corona," jelasnya.

Lucius menilai kesadaran yang dimiliki Presiden Joko Widodo akan pentingnya sosialisasi seharusnya juga tertanam pada diri anggota DPR.

Apalagi anggota DPR termasuk kategori pelayan publik sehingga menjadi kelompok prioritas pada gelombang vaksinasi yang kedua saat ini.

"Maka mereka seharusnya minimal menjadikan kegiatan vaksinasi itu sebagai panggung sosialisasi terkait perlu dan amannya vaksinasi yang mereka terima. Sosialisasi itu akan semakin mendorong kesadaran dan kepercayaan diri publik untuk ikut menerima vaksin," kata Lucius.

Dia pun mempertanyakan mengapa panggung prestisius DPR untuk mendedikasikan kegiatan vaksinasi mereka sebagai ajang sosialisasi justru dibuat sembunyi-sembunyi.

"Mereka seolah tak percaya diri sebagai pelayan publik. DPR nampak malu pada rakyat mungkin karena kepercayaan rakyat atas mereka yang selalu terlihat rendah selama ini. Ketakberdayaan diri anggota DPR sebagai orang-orang terpercaya mendorong mereka melakukan vaksinasi di ruang tertutup, dengan kawalan staf kesekjenan yang menjadi seolah-olah sebagai body guard DPR," tandasnya.

Kata Satgas Covid-19 Soal Vaksinasi Anggota DPR dan Keluarga

Vaksinasi Covid-19 kepada anggota DPR menuai kontroversi pada Jumat, (26/2/2021).

Anggota DPR dinilai tidak masuk prioritas vaksin tahap II, karena bukan merupakan pekerja publik yang tingkat interaksinya tinggi. 

Menanggapi hal tersebut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pada prinsipnya vaksinasi Covid-19 diprioritaskan bagi orang yang beresiko tinggi terpapar Covid-19.

Namun karena bukti vaksin Covid-19 belum kuat bisa menghadang berkali-kali penularan virus, maka orang-orang yang berada di sekitar kelompok rentan harus mendapatkan vaksinasi juga.

"Buktinya belum kuat bahwa orang yang divaksin mau ditulari berapa kali pun dia gak akan tertular. Itu engga ada buktinya jadi sehingga orang yang divaksin bisa saja tertular. Nah untuk itu supaya dia tidak tertular berarti orang beresiko di sekitarnya juga harus divaksin, logikanya begitu," kata Wiku, Jumat, (26/2/2021).

Oleh karena itu Wiku menyarankan mengenai sasaran vaksinasi jangan dilihat terlalu mikro.

Apabila sasaran vaksinasi dilihat secara mikro maka yang paling ideal mendapatkan prioritas vaksin adalah warga di wilayah DKI Jakarta, karena tingkat penularannya tinggi.

"Karena untuk membentuk herd immunity. ingat yang mau dibentuk adalah herd immunity. Herd immunity bisa bertahap dari satu wilayah paling kecil yaitu kota menurut saya atau aglomerasi Jabodetabek terus baru provinsi atau terus pulau. itu yang harus dilakukan," kata dia.

Wiku mengatakan apabila sasaran vaksinasi ditentukan berdasarkan asas atau prinsip keterdesakan maka, warga di wilayah Jawa dan Bali lah yang harus didahulukan.

Karena menurutnya Jawa dan Bali berkontribusi terhadap 66 persen kasus Covid-19. 

"Siapa pun yang ada di dalamnya semakin cepatnya, 70 persennya divaksinasi, semakin kontribusi pada kasus Indonesia jauh sekali. Turunnya jauh sekali. Kalau vaksinnya efektif dan harus dibuktikan  bahwa vaksinasi menimbulkan kekebalan yang sekarang belum diperiksa," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Formappi Sindir Vaksinasi Covid-19 Anggota DPR Tertutup, Sekelas Presiden Saja Disiarkan Langsung
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kata Satgas Covid Soal Vaksinasi Anggota DPR dan Keluarga
Penulis: Taufik Ismail