Apresiasi Langkah Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Ini Harapan MUI

TRIBUNTERNATE.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Diketahui, Jokowi memutuskan mencabut lampiran Peraturan Presiden terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol.

"Kami memberi apresiasi yang sebasarnya atas langkah cepat Presiden yang menyerap aspirasi mendengar suara kebatinan rakyat Indonesia dengan mencabut aturan yang menggelisahkan tersebut," kata ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Sholeh saat konferensi pers, Selasa (2/3/2021) siang.

Menurutnya, pencabutan lampiran soal investasi miras di Perpres Nomor 10 Tahun 2021 menjadi langkah mewujudkan kemaslahatan publik.

"Tanggung jawab kepemimpinan adalah mewujudkan kemaslahatan publik dan mendengarkan aspirasi publik. Langkah Presiden perlu diapresiasi," sambung Asrorun, seperti disiarkan Kompas Tv.

Baca juga: PKS Apresiasi Jokowi yang Cabut Perpres Investasi Miras: Membangun Bangsa Mesti Memegang Prinsip

Baca juga: Presiden Jokowi Cabut Perpres soal Izin Investasi Miras

Lebih lanjut, MUI berharap pencabutan aturan tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam menyusun berbagai regulasi yang memihak kepada kemaslahatan masyarakat.

"Majelis Ulama Indonesia juga berharap ini menjadi momentum peneguhan komitmen untuk menyusun berbagai regulasi yang memihak kepada kemaslahatan masyarakat dan mereview seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya peredaran, produksi dan juga penyalahgunaan miras di tengah masyarakat," tandasnya.

Dicabut 

Diberitakan sebelumnya, Jokowi memutuskan mencabut lampiran Peraturan Presiden terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol.

Hal itu disampaikan Presiden dalam Konferensi Pers Virtual yang disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, (2/3/2021) siang.

"Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden.

Aturan mengenai investasi miras diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Aturan tersebut menuai protes dari sejumlah kalangan termasuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam.

Keputusan tersebut, kata Jokowi diambil setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama dan Ormas Islam.

Baik itu ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya.