Breaking News:

Jokowi Didesak Ganti Kepala Staf Presiden setelah Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat Versi KLB

Buntut Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB di Sumut, Jokowi diminta ganti kepala staf kepresidenannya.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNTERNATE.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ramai menjadi sorotan setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB). 

Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pun berbuntut panjang. 

Sejumlah pihak yang ikut menanggapi persoalan ini mengaku khawatir.

Hal itu lantaran keterlibatan Moeldoko dalam kekisruhan di Partai Demokrat bisa menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Alhasil, sejumlah pihak sampai menuntut agar Presiden mencopot jabatan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Satu di antaranya seperti Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN).

Mereka meminta Presiden Jokowi mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Baca juga: Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Yunarto: Sebaiknya KSP Tidak Boleh Merangkap Ketum Partai

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Masih Catat AHY sebagai Ketua Umum Demokrat yang Sah

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menyampaikan pidato politik pertamanya, Jumat (5/3/2021) malam.
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menyampaikan pidato politik pertamanya, Jumat (5/3/2021) malam. (Tangkap Layar Kompas TV)

Ketua Umum KOMBATAN, Budi Mulyawan menyebut Pemerintahan Presiden Jokowi berpotensi terseret persoalan Partai Demokrat secara menyeluruh.

Hal itu lantaran Moeldoko masih mengemban jabatan sebagai KSP.

"Pada akhirnya kisruh ini berpotensi menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved