Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Yunarto: Sebaiknya KSP Tidak Boleh Merangkap Ketum Partai
Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya menyoroti terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya menyoroti terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit.
Sebagaimana diketahui, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Melansir Tribunnews.com, Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB tersebut.
Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang, tetapi masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung ditelepon panitia kongres.
"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.
Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan tiga pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.
"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.
Baca juga: Mahfud: Pemerintah Masih Catat AHY sebagai Ketua Umum Demokrat yang Sah
Baca juga: AHY akan Laporkan Seluruh Pihak yang Terlibat KLB Demokrat Deli Serdang ke Jalur Hukum
Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.
"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.
Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menuai pro dan kontra.
Salah satu pihak yang turut menyoroti hal itu yakni Yunarto Wijaya.
Melalui akun Twitter miliknya @yunartowijaya, Sabtu (6/3/2021), ia menyampaikan pendapatnya.
Menurut Yunarto, jika sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) alangkah baiknya tidak merangkap sebagai Ketua Umum Partai.
Hal itu lantaran, kata Yunarto, KSP merupakan perwakilan wajah kepala negara.
Tak hanya KSP, Yunarto juga menyebut seorang menteri sebaiknya juga tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai.
