Tudingan Amien Rais Presiden Jabat 3 Periode, KSP: Hati-hati Apa yang Disampaikan tanpa Bukti
Donny mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah tegas menolak usulan tiga periode, karena konstitusi sudah membatasi jabatan presiden dua periode.
TRIBUNTERNATE.COM - Kecurigaan dan tudingan pendiri Partai Ummat Amien Rais mengenai perubahan aturan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bisa menjabat tiga periode tengah menjadi perbincangan.
Tudingan itu pun mendapatkan respon langsung dari Kantor Staf Presiden (KSP).
Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian mengatakan bahwa politikus Amien Rais hanya berspekulasi soal kecurigaan adanya upaya untuk merubah aturan agar Joko Widodo (Jokowi) dapat menjabat tiga periode.
"Pertama itu spekulasi dan tidak tahu apa motifnya mengatakan spekulasi macam itu," kata Donny Kepada wartawan, Senin, (15/3/2021).
Donny mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah tegas menolak usulan tiga periode, karena konstitusi sudah membatasi jabatan presiden dua periode.
"Buat presiden, konstitusi menggariskan dua periode dan itu yang harus dijadikan pedoman," katanya.
Donny meminta Amien Rais hati-hati dengan spekulasinya tersebut karena berpotensi menjadi fitnah.
Apalagi spekulasi yang dilontarkan Amien Rais tersebut tanpa disertai bukti-bukti.
"Jadi hati-hati apa yang disampaikan tanpa bukti hanya spekulasi, melontarkan teori konspirasi padahal presiden sudah mengatakan tidak ada yang namanya tiga periode. Konstitusi menggariskan dua periode," pungkasnya.
Baca juga: Tokoh Politik Tanggapi Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode: Ada Mahfud MD hingga Hidayat Nur Wahid
Baca juga: Kasus Suap Ekspor Benur Edhy Prabowo, Total Aset yang Disita KPK Senilai Rp89,9 Miliar
Baca juga: Soal Tudingan Amien Rais tentang Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Ali Ngabalin: Mungkin Sudah Uzur
KSP Sebut Tak Ada Sangkut Pautnya dengan Polemik Partai Demokrat
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan bahwa polemik partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan Presiden atau periode jabatan presiden seperti yang dituduhkan politikus Amien Rais.
Kisruh partai Demokrat dituding untuk mengikis oposisi agar partai pemerintah di parlemen semakin kuat.
"Tidak ada sangkut pautnya. Jadi KLB Deli Serdang tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden. Meskipun ada sangkut pautnya dengan Kepala Staf Presiden, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan presiden," kata Donny kepada wartawan, Senin, (15/3/2021).
Menurut Donny terseretnya Moeldoko dalam polemik partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan jabatan Kepala Staf Presiden. keterlibatan Moeldoko dalam kisruh partai berlambang mercy itu sebagai pribadi.
"Tidak ada sangkut pautnya dengan istana, itu urusan pribadi pak Moeldoko selaku warga negara yang punya hak politik dipilih dan memilih. Perkara itu sah atau tidak akan dibuktikan di kemenkumham," tuturnya.