Anggap Penyelenggara Turnamen Tak Boleh Buang Badan, Menpora Dorong PBSI Klarifikasi ke BWF
Menpora mengatakan, sebagai penyelenggara turnamen, pihak BWF semestinya bertanggung jawab dan tidak langsung menerima keputusan pemerintah Inggris.
TRIBUNTERNATE.COM- Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, buka suara perihal Indonesia dipaksa mundur dari kejuaraan All England 2021.
Zainudin menilai pihak penyelenggara turnamen tidak dapat lepas tangan begitu saja.
Hal ini disampaikan oleh Zainudin pada konferensi pers yang disiarkan di kanal Youtube KompasTV, Kamis (18/3/2021).
Zainudin mengatakan, sebagai penyelenggara turnamen, pihak BWF semestinya bertanggung jawab dan tidak langsung menerima keputusan pemerintah Inggris.
“Tidak bisa BWF langsung buang badan bahwa ini ketentuan yang ada di Inggris,” ujar Zainudin.
Oleh karena itu, Zainudin meminta PBSI, selaku federasi dalam negeri yang dapat berhubungan langsung dengan BWF, untuk meminta klarifikasi.
“Yang harus kita pertanyakan, dan tentu akan mempertanyakan adalah federasi di dalam negeri kita kepada BWF,” ujarnya.
Zainudin mengatakan, dirinya mendorong PBSI untuk meminta klarifikasi ke BWF Internasional dan federasi Asia.
“Maka saya mendorong supaya PSBI mempertanyakan itu baik ke federasi internasional maupun federasi asia,” lanjutnya.
Terlebih, menurut Zainudin, presiden federasi bulu tangkis asia adalah orang Indonesia.
Baca juga: Beda Nasib Indonesia dengan Denmark, Thailand dan India di All England 2021
Baca juga: Tim Indonesia Dipaksa Mundur, Praveen/Melati Gagal Pertahankan Gelar Juara di All England 2021

“Apalagi tadi kan informasinya ketua atau presiden BWF Asia adalah Mas Anton Subowo. Harusnya beliau juga ikut mengklarifikasi ini,” terangnya.
Zainudin mendorong PBSI untuk mengklarifikasi permasalahan ini karena dirinya tak ingin Indonesia diremehkan.
"Kekhawatiran saya jangan sampai kalau kita diamkan, karena kita dianggap peserta dari Indonesia terima saja diperlakukan seperti ini diam saja,” ujar Zainudin.
Dirinya khawatir jika Indonesia hanya menerima keputusan ini, ke depannya Indonesia akan diperlakukan seenaknya.
“Maka yang akan datang mereka akan seenaknya saja memperlakukan Indonesia, itu makanya saya minta dan mendorong federasi nasional (untuk meminta klarifikasi),” lanjutnya.