Breaking News:

Kuasa Hukum: Gugatan Jhoni Allen Marbun dkk terhadap Kubu AHY Tiru Kasus Fahri Hamzah vs PKS

Jhoni Allen Marbun menggugat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena tidak terima dipecat dari anggota dan kader Partai Demokrat secara sepihak.

Kompas.com
Jhoni Allen Marbun 

Fahri dinilai terlalu bersikap membela Ketua DPR Setya Novanto yang saat itu terlibat kasus 'Papa Minta Saham'.

Fahri menggugat PKS dan meminta ganti rugi Rp30 miliar.

Sementara, Jhoni Allen menggugat AHY cs membayar ganti rugi sebesar Rp 55,8 miliar atas pemecatan sepihak dirinya dari anggota dan kader Partai Demokrat.

Jhoni menyebut Pasal 18 Ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat yang dijadikan dasar pemecatannya sebagai pasal otoriter yang cuma memakai pendekatan kekuasaan.

Partai Demokrat disebut mempraktikkan gaya machtstaat atau negara kekuasaan, dan justru mengesampingkan prinsip negara hukum.

Kode Etik Partai Demokrat itu dinilai mengesampingkan hukum positif karena tak membutuhkan klarifikasi untuk memutus pemecatan seseorang yang masih diduga melakukan pelanggaran.

Gaya penyelesaian masalah di tubuh Partai Demokrat dianggap sudah melanggar asas negara hukum dan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena produk hukum Partai Demokrat itu sudah mengurangi hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani penggugat, maka Pasal 18 Ayat (4) dinilai mengandung cacat hukum. Sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

Nilai Kode Etik Partai Demokrat Otoriter

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang gugatan Jhoni Allen Marbun atas pemecatan sepihak yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tergugat I), Sekjen PD Teuku Riefky Harsya (tergugat II), dan Ketua Dewan Kehormatan PD Hinca Panjaitan (tergugat III).

Halaman
1234
Editor: Rizki A
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved