Breaking News:

Kuasa Hukum: Gugatan Jhoni Allen Marbun dkk terhadap Kubu AHY Tiru Kasus Fahri Hamzah vs PKS

Jhoni Allen Marbun menggugat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena tidak terima dipecat dari anggota dan kader Partai Demokrat secara sepihak.

Kompas.com
Jhoni Allen Marbun 

TRIBUNTERNATE.COM - Jhoni Allen Marbun menggugat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena tidak terima dipecat dari anggota dan kader Partai Demokrat secara sepihak.

Total ada tiga orang petinggi Partai Demokrat yang digugat oleh Jhoni Allen Marben dkk.

Ketiga tergugat itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (tergugat I), Sekjen PD Teuku Riefky Harsya (tergugat II), dan Ketua Dewan Kehormatan PD Hinca Panjaitan (tergugat III).

Gugatan terhadap AHY diakui oleh kuasa hukum Jhoni Allen Marbun, Slamet Hasan, mengambil referensi dari kasus gugatan Fahri Hamzah melawan PKS beberapa waktu silam.

Hal ini ia sampaikan usai sidang agenda pembacaan surat gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (24/3/2021).

"Kami menggunakan kasus pemecatan Fahri Hamzah itu sebagai salah satu referensi bahwa ini seharusnya (pemecatan Jhoni Allen) ini punya yurisprudensi," ujar Slamet Hasan.

Baca juga: Ini Sederet Upaya Kubu Moeldoko Gusur AHY: Daftar ke Kemenkumham hingga Laporkan AHY ke Bareskrim

Baca juga: Sidang Perdana Gugatan Jhoni Allen ke AHY Digelar di PN Jakpus

Baca juga: Sebut Moeldoko Tak Bisa Disalahkan Jadi Ketum Demokrat, Pengamat: Harusnya Jadi Koreksi AHY dan SBY

Menurut dia, kasus pemecatan Jhoni Allen dan Fahri Hamzah punya kemiripan. Yakni, pemecatan tersebut dilakukan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

Keduanya sama-sama tidak memberikan ruang untuk memberi klarifikasi atau membela diri.

"Pak Fahri Hamzah pada saat itu dipecat juga tidak diberikan kesempatan untuk membela diri atau tidak ada klarifikasi. Tahu-tahu dikirim surat pemecatan oleh kurir mirip seperti yang dilakukan oleh Demokrat terhadap Jhoni Allen," ucap dia.

Sebagai informasi, Fahri Hamzah dipecat oleh Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 lalu karena dinilai melanggar kode etik partai.

Halaman
1234
Editor: Rizki A
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved