Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Impor Beras di Masa Panen Raya

TRIBUNTERNATE.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dany Amrul Ichdan tegaskan tidak ada impor beras di masa panen raya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dany melalui Talkshow Satu Meja The Forum "Di Balik Rencana Impor Beras" pada Rabu (24/3/2021) malam.

Dalam diskusi tersebut, pembawa acara Satu Meja The Forum Budiman Tanuredjo, menanyakan perihal apa yang terjadi di balik silang sengketa soal impor beras kepada Dany.

Menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama Dany menyebutkan soal visi Presiden dalam hal ketahanan pangan nasional.

Dany menjelaskan, dalam kerangka ekosistem ketahanan pangan nasional ada faktor produksi, distribusi, dan konsumsi.

Ketiga faktor dalam ekosistem ketahanan pangan nasional itu, menurut Dany haruslah berjalan seimbang.

Lantas, untuk menjaga ekosistem ketahanan pangan nasional diperlukan adanya pola perencanaan.

Wacana impor beras yang diungkapkan oleh Pemerintah RI merupakan bagian dari pola perencanaan tersebut.

"Dalam ekosistem ketahanan pangan nasional itu kita juga melihat bahwa ada suatu pola perencanaan yang saat ini hendak ditempuh oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan. Karena melihat adanya keterbatasan stok," jelas Dany.

Namun, kebijakan tersebut tidak akan direalisasikan jika data dan stok beras di lapangan sudah terpenuhi.

Baca juga: Soal Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Fadli Zon: Artinya Pak Jokowi Tak Mampu Penuhi Pangan Rakyat

Baca juga: Polemik Kebijakan Impor Beras, Mendag Muhammad Lutfi: Kalau Memang Saya Salah, Saya Siap Berhenti

Baca juga: Rencana Impor Beras 1 Juta Ton Tuai Kritikan dari Faisal Basri, Rizal Ramli, hingga Febri Diansyah

"Kita perlu mengeksplore lebih detail lagi, kita juga harus memberikan kesempatan kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan juga dengan Bulog untuk melihat data detail di lapangan tentang kebutuhan itu stok itu ada berapa," kata Dany.

"Jadi keterbukaan informasi data itu sangat diperlukan, sehingga kita bisa mendapatkan data eviden yang clear."

"Berapa kebutuhan dan cadangan stok itu, sehingga dalam menentukan buffer stock itu juga jelas," lanjutnya.

Cadangan beras Indonesia sendiri saat ini ada 13 juta ton.

Kondisi tersebut menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri, terlebih di masa panen raya.

Dengan demikian, Dany menegaskan bahwa tidak ada niat pemerintah untuk melakukan impor di masa panen raya.

Kebijakan impor beras hanya akan dilakukan ketika stok cadangan beras tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jadi ini (impor beras) adalah sebuah milestone apabila adanya shortage (kekurangan pasokan) di lapangan."

"Kalau ditemukan shortage maka akan dilakukan kebijakan impor, itu pun dengan term and condition applied ya," turur Dany.

Staf Ahli Utama KSP ini juga menjelaskan bahwa kebijakan impor beras dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras.

"Kalau ditemukan adanya shortage, adanya kekurangan dari cadangan dari buffer stock tadi, nah maka dilakukan impor. Untuk apa tadi? Untuk menjaga stabilisasi harga," pungkasnya.

Video selengkapnya:

Baca juga: Wacana Impor Beras 1 Juta Ton: Ditolak DPR, Muncul Pasca-Seruan Benci Produk Luar Negeri dari Jokowi

Baca juga: Rencana Impor Beras 1 Juta Ton Tuai Kritikan dari Faisal Basri, Rizal Ramli, hingga Febri Diansyah

Kebijakan Impor Beras Pertama Kali Diungkap oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto

Rencana impor beras sebanyak 1 juta ton-1,5 juta ton pertama kali terungkap dari paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam bahan pernyataannya, Airlangga menjelaskan pemerintah akan melakukan dua kebijakan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri.

Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi covid-19.

Dua kebijakan tersebut, pertama, impor 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Bulog.

Kedua, penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni - September 2021.

Rencana pemerintah melakukan impor beras itu kemudian menuai beragam tanggapan sekaligus kecaman.

(TribunTernate.com/Ron)