Soal Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Fadli Zon: Artinya Pak Jokowi Tak Mampu Penuhi Pangan Rakyat
Menurut Fadli Zon, rencana impor beras menandakan bahwa pembangunan pertanian khususnya pangan telah gagal.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1 juta ton menimbulkan polemik.
Tak sedikit pihak turut angkat bicara hingga mengecam rencana impor beras tersebut.
Satu di antaranya yakni politikus Partai Gerindra, Fadli Zon.
Melalui akun Twitter miliknya, Fadli Zon menyampaikan tanggapannya terkait impor beras.
Tampak ia mengomentari sebuah artikel terkait pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang mengaku siap mundur jika keputusannya soal impor beras terbukti salah.
Menurut Fadli Zon, rencana impor beras menandakan bahwa pembangunan pertanian khususnya pangan telah gagal.
Fadli Zon juga menilai rencana impor beras ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat Indonesia.
Ia pun menegaskan, impor beras 1 juta ton ini akan menghancurkan petani dan juga sektor pertanian di Indonesia.
"Rencana Mendag utk impor beras ini sama saja menyatakan pembangunan pertanian khususnya pangan telah gagal.
Artinya P @jokowi bisa dianggap tak mampu penuhi pangan bagi rakyat.
Luar biasa nafsu impor beras 1 juta ton ini, benar2 mau menghancurkan petani n sektor pertanian," tulis Fadli Zon melalui akun Twitternya, @fadlizon, Selasa (23/3/2021).
Baca juga: Kebijakan Impor Garam Tuai Kritikan dari Ketua MPR RI dan Anggota DPR Komisi VI
Baca juga: Rencana Impor Beras 1 Juta Ton Tuai Kritikan dari Faisal Basri, Rizal Ramli, hingga Febri Diansyah
Mendag Muhammad Lutfi Siap Mundur
Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengaku siap berhenti dari jabatannya kalau keputusan mengenai impor beras sebesar 1 juta ton salah.
Ia mengatakan keputusan tersebut diambil melalui perhitungan yang matang terkait dengan ketersediaan beras di Perum Bulog.
"Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan, saya mesti mengambil keputusan pada keputusan yang tidak populer, saya hadapi. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti, tidak ada masalah, tapi tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan oleh Bapak dan Ibu," ungkapnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Senin (22/3/2021), dilansir dari Tribunnews.com.
