Mendikbud Putuskan PTM di Sekolah Mulai Juli 2021, Satgas Covid-19 IDI Tak Setuju, Ini Alasannya

TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan bahwa persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah dimulai dari sekarang, meski rencana PTM baru akan digelar serentak pada bulan Juli 2021 mendatang.

"Untuk mencapai target tatap muka bulan Juli, sekolah harus melakukan tatap muka mulai dari sekarang," ujar Nadiem dikutip dari Kompas TV, Jumat (2/4/2021). 

Nadiem menjelaskan bahwa PTM Terbatas berbeda dengan pembelajaran pada umumnya.

Bagi sekolah yang guru-gurunya telah divaksin, harus segera melakukan PTM yang bisa diselenggarakan dua hingga tiga kali dalam seminggu.

Syarat lain, baik murid, guru maupun civitas akademika harus menerapkan dan mematuhi segala peraturan protokol kesehatan.

"Sekolah harus menerapkan protokol kesehatan dan harus segera memenuhi prokes untuk segera melakukan tatap muka pembelajaran, bisa dua kali seminggu, tiga kali seminggu, nggak apa-apa," ujar Nadiem.

Baca juga: Survei SMRC Sebut 29 Persen Masyarakat Tak Mau Divaksin, Sebagian Besar Tingkat Pendidikannya Rendah

Baca juga: Nadiem Makarim Menghela Napas Ketika Pertanyaan Ini Diajukan Maudy Ayunda

Selain itu, syarat sekolah yang akan menyelenggarakan PTM, yakni guru-gurunya harus sudah melakukan vaksinasi.

Nadiem berharap, program vaksinasi guru, dosen, dan tenaga kependidikan ditargetkan bisa selesai di akhir Juni 2021.

"Jadi bukan di Juli mulai dibuka, tapi mulai hari ini. Jadi bagi guru dan tenaga kependidikan sudah divaksinasi, maka bisa belajar tatap muka," tegas dia.

Kebijakan ini tentunya mendapatkan banyak respons dari banyak pihak.

Dikutip dari tayangan live Kompas TV pada Jumat (2/4/2021), Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban merespon kebijakan uji coba PTM ini.

Menurut Zubairi, vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidikan saja tidaklah cukup.

Jika risiko terjadinya penularan antar siswa di atas 10 persen dari total jumlah siswa keseluruhan, itu termasuk tingkat penularan yang tinggi.

Tingkat penularan tidak hanya di lingkup sekolah saja, melainkan juga dapat menyebar ke keluarga.

Zubairi juga menjelaskan tingkat penularan tidak hanya dapat berdampak ke guru.

Setelah anak pulang sekolah, penularan dapat terjadi menyebar ke keluarga, orang tua, teman bermain, hingga orang tua keluarga lain.

Baca juga: Lindungi Data Pribadimu, Jangan Pernah Pamerkan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di Media Sosial!

Baca juga: Menkes Budi Gunadi Sadikin Dukung Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah, Ini Alasannya

Menurut Zubairi tatap muka pembelajaran memang diperlukan, namun pemerintah dan pihak sekolah harus benar-benar melakukan monitoring dan evaluasi.

Jika terjadi perubahan, harus segera mengambil kebijakan yang didasari dengan bukti-bukti ilmiah.

"Suatu saat memang perlu tatap muka benar, namun monitoring, evaluasi, perubahan harus cepat sesuai dengan bukti ilmiah," terang Zubairi.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 IDI ini juga menerangkan, waktu uji coba PTM-nya sangat kurang bila harus menargetkan pembelajaran tatap muka serempak di bulan Juli.

"Ya kalau mau buka Juli, ya uji cobanya jangan sekarang juga," tambah Zubairi.

Pendapat lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, basis pengambilan keputusan pemerintah harus sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan.

"Segala data dan fakta yang ada di lapangan harus menjadi basis pengambilan keputusan," ujar Heti.

Menurut Hetifah, pengambilan keputusan ini harus optimis dan penuh dengan kehati-hatian.

Sebab, hingga saat ini belum ada vaksinasi untuk anak-anak.

"Karena belum ada vaksinasi untuk anak-anak," terangnya.

Hetifah juga berpendapat, dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan dalam menyikapi uji coba PTM kali ini.

Setidaknya pengawasan terhadap kondisi badan anak yang memiliki riwayat penyakit lain.

Apabila tubuh anak tidak memungkinkan melaukukan PTM di sekolah, dapat pula dilakukan di rumah.

Selain itu, juga harus ada dukungan perlindungan untuk anak-anak yang menggunakan transportasi umum.

Hetifah mengatakan, Dinas Perhubungan juga harus memiliki kewajiban membantu menyediakan transportasi yang sesuai dengan protokol kesehatan dengan baik.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Nadiem Makarim Putuskan Siswa ke Sekolah pada Juli, Satgas Covid-19 IDI: Waktu Uji Coba Masih Kurang"