Breaking News:

Status Warga Negara Orient Riwu Kore Tuai Polemik, Mantan Hakim MK Usulkan Kewarganegaraan Ganda

Mantan hakim MK Maruarar Siahaan menjelaskan bahwa dual citizenship merupakan bagian dari politik hukum di era globalisasi.

KompasTV
Orient Patriot Riwu Kore yang menjadi Bupati terpilih Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur tercatat masih menjadi warga negara Amerika Serikat (Sumber: akun Facebook Orientriwukore) 

"Oleh karena itu dalam semangat perlindungan bangsa, dan untuk memberi kemungkinan membuka kesempatan bahwa para diaspora dapat kembali secara periodik untuk membantu pembangunan di Indonesia, diperlukan suatu politik hukum yang memungkinkan dual citizenship tersebut, meskipun dengan kehati-hatian," tandasnya.

Baca juga: Update Siklon Tropis Seroja BMKG Rabu, 7 April 2021: 5 Wilayah Berpotensi Hujan Sedang hingga Lebat

Baca juga: Sempat Selamatkan Tetangga, Pria Korban Banjir Bandang di Adonara hingga Kini Nasibnya Tak Diketahui

Baca juga: Anggap Punya Kedudukan yang Sama, Demokrat Kubu Moeldoko Berencana Maju ke Pengadilan hingga MA

Maruarar menilai, pendidikan dan ketrampilan para diaspora Indonesia yang tetap mencintai Indonesia, seyogyanya menjadi semangat untuk melihat kasus sengketa Pilkada Kabutan Sabu Raijua ini secara proporsional.

Menurutnya, dibutuhkan ketenangan berpikir untuk melihat adanya kewarganegaraan asing yang diperoleh sesungguhnya bukan atas kehendak sendiri, melainkan hanya untuk mempertahan kelangsungan hidup di negeri orang.

Maruarar mengatakan, meski politik hukum tentang dual citizenship masih jauh dari kesadaran bangsa, seyogyanya secara terbatas dapat diawali dengan perumusan konsep kebijakan.

"Politik hukum tentang dual citizenship bagi diaspora yang telah menjadi pemikiran awal untuk keuntungan bersama antara negara yang membutuhkan tenaga terdidik dan terampil kembali secara periodik membantu pembangunan Indonesia dan dipihak lain dibutuhkan untuk menghindari perlakukan yang diskriminatif terhadap diaspora Indonesia di Luar Negeri," paparnya

Terkait apakah Orient merupakan WNA atau masih WNI, menurut Prof Maruarar, tetap harus mematuhi rules of games yang mengatur tentang tenggang waktu dan Objectum Litis.

Hal ini sebagaimana diatur di dalam UU Pilkada dan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, di mana pengajuan perkara kepada MK wajib diajukan dalam tenggang waktu yang telah diatur.

Dia mengatakan, perkara yang diajukan terhadap Orient dari tiga pemohon diajukan jauh melewati tenggang waktu yang dipersyaratkan.

Dalam kasus Orient, dia berpendapat, telah ditetapkan oleh KPU sebagai Bupati terpilih berdasarkan Keputusan KPU Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020.

Dengan demikian, kewenangan untuk memutus apakah Orient layak atau tidak untuk dilantik sebagai bupati terpilih seharusnya menjadi bagian dari diskresi pemerintah yang tunduk dibawah UU Pemerintahan Daerah, dan bukan merupakan kewenangan MK untuk memutus.

Halaman
1234
Editor: Rizki A
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved