Pasca-Kontroversi Calon Pimpinan KPK dan Revisi UU KPK, MAKI Sebut Nama Hebat KPK Mulai Runtuh

TRIBUNTERNATE.COM - Sejumlah peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini dinilai telah mencoreng nama baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai nama hebat KPK mulai runtuh.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilik dari dugaan penyidik KPK Ajun Komisaris Polisi (AKP) SR menerima suap sebanyak Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bersama KPK menangkap penyidik Polri pada penugasan di lembaga antirasuah tersebut.

"Sudah mulai runtuh nama hebatnya KPK, kegarangan KPK sejak adanya dimulai kontroversi pemilihan calon pimpinan KPK dan kedua revisi Undang-Undang KPK," tutur Boyamin kepada Tribun Network, Kamis (22/4).

Baca juga: Pernyataan Resmi Jokowi atas KRI Nanggala-402 yang Hilang Kontak: Kerahkan Upaya Seoptimal Mungkin

Baca juga: Diamanati Jokowi soal Pembaruan Alutsista, Prabowo Pastikan Tak Pengaruhi Pembangunan Kesejahteraan

Baca juga: Penjelasan Kemenaker RI Soal THR Wajib Dibayarkan secara Penuh dan Tepat Waktu

Boyamin menerangkan terdapat rentetan kejadian yang mencoreng nama KPK.

Ia menyontohkan Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna mengaku sempat dimintai uang Rp1 miliar oleh pihak yang mengaku dari KPK dengan iming-iming tak dijerat operasi tangkap tangan (OTT).

Hal itu terungkap dalam sidang kasus suap Rp1,6 miliar terkait proyek pembangunan RSU Kasih Bunda dengan terdakwa Ajay, di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (19/4).

"Saya menduga ada orang berani mencatut nama KPK, karena diduga orang KPK, oknumnya juga bermain. Jadi saya sebenarnya tidak akan kaget kalau kemudian pada periode yang sekarang ini ada orang berani mencatut nama KPK mencari duit, memeras duit, karena tidak menganggap KPK itu sesuatu yang menyeramkan seperti dulu," tutur Boyamin.

Lalu, ucap Boyamin, sebelumnya juga ada kasus pegawai KPK berinisial IGAS terbukti mencuri barang bukti perkara korupsi berupa emas hampir 2 kilogram.

IGAS merupakan anggota Satuan Tugas pada Direktorat Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi).

Emas itu merupakan barang rampasan perkara korupsi atas nama Yaya Purnomo, mantan Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemudian, kata Boyamin, terdapat kasus dugaan pembocor informasi penggeledahan di kantor PT Jhonlin Baratama.

Kebocoran informasi itu membuat KPK gagal mendapatkan barang bukti kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) saat menggeledah Kantor PT Jhonlin Baratama, Jumat (9/4/2021).

"Jadi akibat revisi UU KPK dan kontroversi (pemilihan pimpinan) ini, kemudian menjadikan babak belurnya KPK," ujar Boyamin.

Baca juga: Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang, Kapal Penyelamat dari Malaysia dan Singapura Bantu Pencarian

Baca juga: Akui Alutsista Indonesia Sudah Ketinggalan Zaman, Prabowo: Ini Mendesak Kita Harus Modernisasi