Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Prabowo, Insiden KRI Nanggala-402 Bertolak Belakang dengan Anggaran
Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 sangat bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus merangkak naik.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Kapal selam KRI Nanggala-402 yang membawa 53 awak kapal hilang di perairan utara Bali pada Rabu (21/4/2021) sekitar pukul 04.26 WITA.
Setelah 72 jam pencarian, KRI Nanggala-402 dinyatakan sub-sunk atau tenggelam pada Sabtu (24/4/2021) lalu.
Saat itu, tim gabungan menemukan sejumlah barang yang diduga kuat merupakan bagian dari kapal selam KRI Nanggala-402.
Kemudian, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mengumumkan kapal selam KRI Nanggala-402 tenggelam dan 53 awak kapal dinyatakan gugur, Minggu (25/4/2021).
Terkait insiden KRI Nanggala-402, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.
Arjuna meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Menhan Prabowo Subianto.
Dia beralasan, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 seharusnya dapat dihindari apabila Menhan memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut.
Hal ini, kata Arjuna, dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan.
Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 sangat bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun.
“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan," kata Arjuna dalam keterangan tertulis, Senin (26/4/2021).
Arjuna menyatakan, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020 mencapai Rp 131,2 triliun.
Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun 2019 Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun.
Dia menyoroti alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, yang mana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar.
TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar, sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.
“TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan porsi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata dia.
