Breaking News:

OTT Bupati Nganjuk Dipimpin Penyidik KPK yang Tak Lulus TWK, ICW: Konyol Jika TWK Jadi Penentu

OTT Bupati Nganjuk dikepalai Kasatgas Penyelidik KPK, Harun Al Rasyid yang namanya dikabarkan masuk dalam daftar 75 pewagai KPK yang tak lulus TWK.

Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

TRIBUNTERNATE.COM - Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (9/5/2021) terkait rasuah jual beli jabatan di Nganjuk.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi tangkap tangan (OTT) tersebut dikepalai oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik KPK, Harun Al Rasyid.

Sosok Harun sendiri dikabarkan menjadi satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"OTT Nganjuk ini dipimpin oleh seseorang yang namanya tercantum di antara 75 pegawai KPK. Konyolnya, orang ini malah disebutkan tidak memiliki wawasan kebangsaan karena gagal melewati Tes Wawasan Kebangsaan," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).

Untuk itu, Kurnia menyebut bahwa kini kondisi KPK kian mengkhawatirkan. 

Pasalnya, saat ada pegawai yang bekerja secara maksimal, pegawai tersebut justru disingkirkan oleh pimpinan KPK sendiri dengan segala cara, satu di antaranya TWK.

Baca juga: Terjaring OTT KPK, Bupati Nganjuk Miliki Harta Kekayaan Rp 116 Miliar, Utang Rp 2 Miliar

Baca juga: Polemik TWK Pegawai KPK, ICW Sebut Tes Abal-abal, Yakin Firli Bahuri Juga Tak akan Lolos

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. (Tangkap layar kanal YouTube KOMPASTV)

"Jika TWK dianggap sebagai tes untuk menguji rasa cinta terhadap tanah air, bukankah selama ini yang dilakukan penyelidik dan penyidik KPK telah melampaui itu?”

“Menangkap koruptor, musuh bangsa Indonesia, dengan risiko yang kadang kala dapat mengancam nyawanya sendiri," katanya.

Bupati Nganjuk Ditangkap karena Kasus Jual beli Jabatan

Sebelumnya diketahui bahwa Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat disebut menetapkan tarif tinggi bagi jajarannya untuk mendapatkan jabatan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved