Polemik TWK Pegawai KPK, ICW Sebut Tes Abal-abal, Yakin Firli Bahuri Juga Tak akan Lolos

"Jadi saya sih menyebutnya tes abal-abal saja karena kalau kita sebut TWK nanti akan mengurangi spirit TWK sebenarnya," kata Koordinator ICW.

Editor: Rizki A
Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

TRIBUNTERNATE.COM - Tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN) masih terus menjadi sorotan.

TWK terhadap pegawai KPK bahkan masih dikritik keras oleh Indonesia Corruption Watch (ICW)l

ICW mengatakan tes tersebut tak dimaksudkan untuk menambah wawasan kebangsaan.

"Jadi saya sih menyebutnya tes abal-abal saja karena kalau kita sebut TWK nanti akan mengurangi spirit TWK sebenarnya," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK, Sabtu (8/5/2021).

Adnan mengatakan situasi KPK sekarang tidak lepas dari situasi-situasi sebelumnya, yakni ketika UU KPK yang baru disahkan.

"Sehingga tes yang kemarin dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan menurut kita tak masuk akal dan melecehkan atau tak relevan, sebenarnya ujung dari semua proses ini untuk kemudian menyingkirkan 75 orang yang selama ini radikal," tambahnya.

Baca juga: Kata Bipang Jadi Trending setelah Potongan Video Jokowi Viral, Mengapa Jadi Kontroversi?

Baca juga: Penutupan Paksa Masjid Ahmadiyah di Garut, Ini Tanggapan YLBHI dan 7 Sikap Jaringan Gusdurian

Baca juga: 3 Hal yang Disebut ICW sebagai Upaya Pelemahan KPK: Revisi UU, Polemik Firli Bahuri, hingga Tes ASN

Adnan  setuju soal istilah radikal disematkan kepada 75 pegawai KPK, tetapi radikal dalam pengertian pemberantasan korupsi.

"Sehingga sangat tidak disukai oleh siapapun yang melakukan korupsi dan ini menunjukkan dan mencerminkan bahwa arah politik pemberantasan korupsi juga sedang tidak baik-baik saja," katanya

"Karena justru orang-orang yang selama ini punya kepedulian, bahkan berkorban termasuk Bang Novel harus kehilangan matanya, untuk menjaga anggaran negara kita dan pajak kita dari praktik korupsi, justri mau disingkirkan," tambah Adnan.

Adnan menyinggung bagaimana Indeks Persepsi Korupsi yang anjlok ketika UU KPK yang baru disahkan.

"Nah kalau ini terus terjadi dan bergulir, saya kira memang pada intinya KPK tidak dikehendaki dan tidak diharapkan dalam konteks politik pemberantasan korupsi hari ini. Sehingga harus dihilangkan satu per satu pilarnya," katanya.

Salah satu pilarnya yang disinggung Adnan yakni bagaimana pegawai KPK yang hendak menjadi ASN dihalang-halangi sedemikian rupa.

"Ini bukan bicara soal merekrut calon ASN, ini yang saya lihat sepertinya ada akal-akalan atau upaya untuk menyaring mereka-mereka yang tidak bisa kooperatif dengan pimpinan KPK hari ini, terutama Ketua KPK," pungkasnya.

Baca juga: Kisah Suami-Istri Mudik Jalan Kaki dari Gombong ke Soreang: Bawa Dua Anak Balita, Bekal Rp120 Ribu

Baca juga: SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Kemenag RI Hormati Putusan MA

Baca juga: Febri Diansyah: Kata Kebangsaan Dijadikan Alat untuk Mematikan Pemberantasan Korupsi

Baca juga: Febri Diansyah Ceritakan Sulitnya Masuk KPK, Kini Heran Pegawai Senior Justru Terancam Dipecat

Yakin Firli Bahuri pun Tak akan Bisa Lolos TWK 

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved