Berlaku Mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021, Ini Aturan Lengkap Pengetatan PPKM Mikro
Jokowi menginstruksikan agar dilakukan penguatan pelaksanaan PPKM Mikro yang berlaku mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021, ini rincian aturannya.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Pemerintah mulai melakukan pengetatan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) untuk menekan laju pandemi Covid-19.
Hal ini menindaklanjuti adanya lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air dalam beberapa hari belakangan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar dilakukan penguatan pelaksanaan PPKM Mikro.
Dikutip dari laman Setkab.go.id, penguatan pelaksanaan PPKM Mikro akan berlaku mulai Selasa, 22 Juni hingga Senin, 5 Juli 2021.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (21/06/2021), melalui konferensi video.
"Bapak Presiden memberikan penegasan terkait dengan operasionalisasi dan lapangan terkait dari pelaksanaan PPKM Mikro," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferens pers secara daring, Senin (21/6/2021).
"Terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 Juni sampai 5 Juli, dua minggu ke depan," ungkap pria yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Airlangga menambahkan, penguatan ketentuan PPKM Mikro ini akan dituangkan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).
Baca juga: Aturan PPKM Mikro Berlaku Mulai 22 Juni 2021: WFH 75 Persen di Zona Merah, Rumah Ibadah Ditutup
Baca juga: Vaksin Covid akan Jadi Syarat Wajib jika Ingin Nonton Langsung Piala Dunia 2022 di Qatar
Adapun rincian aturan penguatan PPKM Mikro, sebagai berikut:
1. Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja
Kegiatan perkantoran/tempat kerja baik perkantoran pemerintah(kementerian/lembaga/daerah) maupun BUMN/BUMD/swasta diberlakukan ketentuan:
a. Zona Merah menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen;
b. Zona lainnya menerapkan WFH 50 persen dan WFO 50 persen;
c. Dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, saat WFH tidak melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain; dan
d. Pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda).
