Sebut Kolapsnya Sistem Kesehatan Mesti Diakui, Mardani Ali Sera Minta Pemerintah Lakukan 3 Hal Ini
Melalui utas cuitannya, Mardani Ali Sera menyebut bahwa kolapsnya fasilitas kesehatan di Indonesia akibat Covid-19 harus diakui.
lihat foto
Pria kelahiran Jakarta, 9 April 1968 itu menyarankan pemerintah untuk memperbanyak pasokan dan stasiun pengisian oksigen, serta menjalin kerjasam dengan industri terkait.
Hal ini mengingat begitu banyaknya masyarakat yang saat ini kebingungan mencari oksigen bagi penderita Covid-19.
Serta beredarnya sejumlah video yang memperlihatkan masyarakat antre untuk mendapatkan pasokan oksigen.
"Sudah byk beredar video masyarakat yg antri utk mendapatkan pasokan oksigen. Ke depan, hrs ada kepastian tersedianya tabung2 oksigen ke berbagai rumah sakit&fasilitas kesehatan Covid 19. Perbanyak pasokan&stasiun pengisian osigen, kerjasama dgn industri jg bisa pemerintah lakukan" tulis Mardani Ali Sera pada utas cuitannya.
Baca juga: Inggris akan Akhiri Lockdown Covid-19: Tak Ada Lagi Masker, Tak Ada Jaga Jarak, Tak Ada Perintah WFH
Baca juga: Update Covid-19 di Indonesia Selasa, 6 Juli 2021: Rekor Tertinggi Kasus Infeksi dan Kematian Harian
Baca juga: WNA Masuk Indonesia saat PPKM Darurat Diterapkan, Luhut: Enggak Ada yang Aneh
Kedua, soal obat-obatan yang diperlukan penderita Covid-19.
Mardani Ali Sera meminta pemerintah untuk memenuhi pasokan obat-obatan yang dibutuhkan di rumah sakit.
Selain itu, ketersediaan obat-obatan di apotek rujukan juga harus dijamin pemerintah.
Sebab, banyak masyarakat yang mengeluh sulitnya mendapatkan obat-obatan bagi penderita Covid-19.
Kemudian, Mardani meminta pemerintah untuk mengusut sekaligus menindaktegas oknum yang menimbun dan menjual obat di atas harga eceran tertinggi (HET).
"Memenuhi pasokan obat2an yang diperlukan untuk pasien Covid-19 di berbagai rumah sakit dan apotik2 rujukan harus terjamin. Sama seperti ketersediaan oksigen, banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya dapat obat."
"Jika ada pihak2 yang menimbun obat dan menjual jauh di atas harga eceran, usut dan tindak tegas oknum tidak bertanggung jawab ini."
Ketiga, soal masuknya warga negara asing (WNA) di tengah penerapan PPKM Darurat.
Menurut Mardani, adanya WNA yang masih bisa memasuki wilayah Indonesia saat PPKM Darurat menunjukkan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut masih diwarnai oleh dominasi kepentingan ekonomi.
Ia mengatakan, semestinya ada sinkronisasi antar pejabat/lembaga dalam setiap penanganan pandemi Covid-19.
Sehingga, para pejabat/lembaga juga harus konsisten dalam menjaga ucapan dan perbuatan atau tindakan mereka.
