Sebut Kolapsnya Sistem Kesehatan Mesti Diakui, Mardani Ali Sera Minta Pemerintah Lakukan 3 Hal Ini
Melalui utas cuitannya, Mardani Ali Sera menyebut bahwa kolapsnya fasilitas kesehatan di Indonesia akibat Covid-19 harus diakui.
lihat foto
Ia mengingatkan, jangan sampai ada penerapan PPKM tetapi pintu masuk WNA atau TKA masih dibuka.
Ia juga menyebut, jangan sampai Indonesia masih gencar ekspor oksigen ke India, tetapi malah tidak siap memenuhi permintaan oksigen dalam negeri.
"Tarik ulur kerap terjadi ketika memutuskan pembatasan kegiatan masyarakat yang selalu didominasi oleh kepentingan ekonomi. Dan nampaknya hal tsb masih terjadi jika melihat masih diperbolehkannya WNA datang ke negeri ini."
"Mesti ada sinkronisasi antar pejabat/lembaga untuk setiap permasalahan bangsa, terlebih di masa pandemi. konsistensi ucapan dan perbuatan menjadi sebuah keharusan."
"Jangan lagi terjadi pembatasan demgan PPPKM namun masih menerima tamu asing seperti kedatangan TKA, ataupun ketiadaan oksigen karena gencar ekspor ke India dan pada akhirnya kita kurang siap menghadapi permintaan dalam negeri."
Baca juga: 20 TKA China Masuk RI Saat PPKM Darurat, Pemerintah Dinilai Tak Konsisten, Ini Penjelasan Kemenhub
Baca juga: Jeda Pemberian Dosis Kedua Vaksin Covid-19 yang Lebih Lama Kemungkinan Bisa Naikkan Tingkat Imunitas
Setelah menyoroti tiga hal di atas, Mardani Ali Sera menyebut bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bekerja lebih keras.
Menurut Mardani, di situasi yang serba sulit, dukungan masyarakat tidak akan bisa disertai dengan pengerahan aparat keamanan atau ancaman hukuman.
Ia meminta pemerintah pusat merangkul para kepala daerah maupun kelompok masyarakat yang memiliki gagasan progresif, tanpa menaruh rasa curiga terhadap latar belakang mereka.
Mardani mengakui, kebijakan PPKM Darurat tentu dapat memperlambat lonjakan kasus Covid-19.
Namun, menurutnya, PPKM Darurat tidak akan efektif jika dirancang dengan hanya mengutamakan aspek ekonomi di atas aspek-aspek lainnya.
Ia meminta pemerintah untuk mengubah paradigma dalam penanganan pandemi yang terlalu mementingkan aspek ekonomi.
Sebab kalau tidak, masyarakat-lah yang akan terus membayar mahal dalam memerangi pandemi virus corona.
"Disituasi yang serba sulit, dukungan masyarakat tidak akan bisa dipaksakan dengan pengerahan aparat keamanan/ancaman hukuman. Sudah saatnya pak @jokowi beserta jajaran kerja lebih keras & mengerahkan sumber daya yang tersisa."
"Rangkul kepala daerah yang terbukti memiliki gagasan progresif, begitu juga dengan kelompok masyarakat lain tanpa menaruh curiga lagi latar belakangnya."
"Memang kebijakan PPKM Darurat ini bisa memperlambat lonjakan kasus positif, tp tetap kurang efektif jika dirancang dengan gagasan ekonomi di atas segalanya. Pemerintah hrs mengubah paragdimanya, jika tidak masyarakat akan terus membayar harga tertinggi dalam memerangi pandemi."
(TribunTernate.com/Rizki A.)
