Tolak Usul RS Khusus Pejabat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI: Semua Sama, Tak Perlu Diistimewakan

TRIBUNTERNATE.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni menolak usulan Rumah Sakit (RS) yang dikhususkan bagi para pejabat negara.

Menurut Sahroni, di masa krisis seperti sekarang ini, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Saya tidak setuju dengan usulan RS untuk pejabat. Di situasi seperti sekarang, semua sama saja, tidak perlu adanya perlakuan istimewa kepada siapapun.”

“Apalagi sampai usul ada rumah sakit khusus pejabat segala," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Alih-alih mendapat perlakuan spesial, menurut Sahroni, pejabat seharusnya bekerja lebih keras agar kondisi rumah sakit bisa kembali normal

"Pejabat justru yang harus bekerja keras memikirkan agar bagaimana kondisi rumah sakit bisa normal lagi, bukan minta dispesialkan," lanjutnya.

Sahroni menambahkan, dalam kondisi darurat seperti sekarang, semua lapisan masyarakat tengah berada dalam kondisi yang susah.

Untuk itu, usulan terkait perlunya rumah sakit khusus pejabat ini tidak diperlukan.

“Kondisi darurat seperti sekarang ini, semua pasien sama saja, yang punya duit saja susah mau masuk rumah sakit.”

“Jadi, tidak perlu lah ada rumah sakit khusus pejabat segala. Semua kan lagi sama-sama susah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Rosaline Rumaseuw, meminta pemerintah untuk membuat RS khusus pejabat negara.

Usul ini dilontarkan Rosaline lantaran ia berkaca dari pengalamannya yang sangat sulit mencarikan tempat tidur rumah sakit bagi para pejabat.

Baca juga: Ada Usulan Rumah Sakit Covid-19 Khusus Pejabat, Febri Diansyah: Ide Paling Brilian dalam 100 Tahun

Baca juga: Ini Sederet Nama Pejabat Kemensos dan BPK yang Diduga Terima Dana Korupsi Bansos Covid-19

"Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," kata Rosaline, dikutip dari Kompas.com, Rabu (7/7/2021).

Rosaline bercerita, beberapa waktu yang lalu ia sempat membantu mencarikan rumah sakit bagi anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN John Siffy Mirin yang terapapar Covid-19.

Ia mengatakan, dengan segala jaringan yang ia miliki sebagai elite partai, ia tetap kesulitan mencarikan tempat perawatan bagi John hingga akhirnya meninggal dunia.

"Saya sampai mengemis-ngemis, saya punya ketua Fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua Komisi IX, saya punya ketua umum PAN, semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra untuk ada ruangan, itu sampai segitunya," ujar dia.

Berangkat dari pengalaman itu, Rosaline berpendapat, pemerintah perlu membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat.

Menurut dia, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto yang biasa dijadikan rujukan bagi pejabat negara pun sudah tidak mampu menangani di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Baca juga: Penelitian Singapura: Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap Berikan Perlindungan 69% dari Varian Delta

Baca juga: Epidemiolog Puji Menkes RI karena Angka Testing Covid-19 Meningkat: Sudah Mulai Benar Caranya

"Kementerian Kesehatan harus sudah mulai waspada karena pejabat negara ini harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta," kata Rosaline.

Belakangan, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Irvan Herman menyatakan, usulan Rosaline itu merupakan pernyataan pribadi, PAN tidak pernah mengusulkan adanya RS khusus bagi pejabat.

"Justru usulan PAN adalah bagaimana caranya Rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini," kata Irvan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ahmad Sahroni Tidak Setuju Usulan Rumah Sakit Khusus untuk Pejabat