Taliban Berjanji Beri Hak-Hak Perempuan & Kebebasan Media, Minta Dunia Internasional Percayai Mereka
Setelah berhasil menguasai Afghanistan, Taliban berjanji berikan hak-hak perempuan, kebebasan media, dan amnesti bagi pejabat pemerintah Afghanistan.
TRIBUNTERNATE.COM - Dalam konferensi pers pertamanya setelah menguasai Ibu Kota Afghanistan, Kabul, pada Selasa (17/8/2021), Taliban menjanjikan sejumlah hal kepada warga Afghanistan dan warga dunia.
Janji Taliban tersebut salah satunya adalah mereka tidak akan melangsungkan serangan balas dendam terhadap siapapun yang bekerja atau berperang dengan Amerika Serikat.
Melalui juru bicaranya, Zabihullah Mujahid, Taliban juga menegaskan kembali bahwa mereka akan bekerja dengan perempuan, tetapi di bawah batas-batas hukum syariah.
Hak-hak perempuan, kata Zabihullah Mujahid, akan dilindungi dalam kerangka Islam.
Selain itu, mereka juga berjanji akan memberikan kebebasan pada media dan amnesti bagi pejabat pemerintah.
Zabihullah juga mengatakan bahwa Taliban menginginkan hubungan damai dengan negara lain.
Kelompok itu juga tidak mengizinkan kelompok manapun untuk menggunakan wilayah Afghanistan untuk menyerang negara manapun.
"Saya ingin meyakinkan masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, bahwa tidak ada yang akan dirugikan," kata Mujahid, dikutip dari Al-Jazeera, Selasa (17/8/2021).
"Kami tidak menginginkan musuh internal atau eksternal," lanjutnya.

Baca juga: Pengamat: Indonesia Punya Peluang Kerja Sama dengan Afghanistan yang Dikuasai Taliban
Baca juga: Presiden Jerman: Peristiwa Kacau di Bandara Afghanistan adalah Insiden Memalukan bagi Negara Barat
Sebelumnya, kelompok ini telah menyatakan "amnesti" di seluruh Afghanistan dan mendesak perempuan untuk bergabung dengan pemerintahnya.
Hal itu dilakukan untuk menenangkan ketegangan yang ada di Ibu Kota Afghanistan, di mana terjadi kekacauan di Bandara Internasional Kabul.
Kekacauan tersebut dipicu oleh keputusasaan warga Afghanistan atas kembalinya kejayaan Taliban, sehingga mereka ingin melarikan diri dari negaranya.
Setidaknya, tujuh orang tewas dalam kekacauan yang terjadi pada Senin (16/8/2021) lalu itu, termasuk mereka yang nekat menempel di sisi jet AS saat lepas landas.
Namun demikian, pasukan AS yang mengendalikan bandara kini telah berhasil memulihkan ketertiban di lapangan terbang.
Sementara itu, China mengatakan bahwa negaranya siap untuk menjalin "hubungan persahabatan" dengan Taliban.
Di sisi lain, Rusia dan Iran juga membuat tawaran diplomatik dengan Taliban.
Taliban Berjanji akan Lebih Moderat
Taliban bersikeras pemerintah barunya akan lebih moderat daripada pemerintahan brutalnya pada 1990-an.
Di masa itu, rezim menghapus hak-hak perempuan dan menerapkan hukuman berat atas dugaan kejahatan, termasuk eksekusi di depan umum dan rajam terhadap para pezina.
Mujahid mengatakan, hak-hak perempuan akan dihormati "dalam kerangka Islam".
Ia juga menyebut kelompoknya tidak akan melakukan pembalasan terhadap mantan pejabat atau tentara Afghanistan.
Seorang analis keamanan yang berbasis di Kabul mengatakan bahwa Taliban berusaha untuk "membangun momentum kekuatan lunak, daripada kekuatan keras dari dorongan dan penaklukan militer mereka".
Namun laporan lapangan dari seluruh negeri menunjukkan kekerasan di tangan pejuang Taliban, dan banyak wanita telah diperintahkan untuk tinggal di rumah.
Pada hari Selasa, sekelompok lebih dari 40 anggota parlemen Demokrat dan Republik meminta Presiden Joe Biden untuk mempertahankan pengangkutan udara sampai semua warga AS dan sekutu Afghanistan telah dievakuasi.
Baca juga: Sosok Petinggi Taliban Ghani Baradar yang Disebut-sebut Jadi Calon Kuat Presiden Afghanistan
Baca juga: Makin Liar, Ini 5 Fakta Penting tentang Taliban yang Tengah Bersiap Kuasai Afghanistan Lagi
Taliban Siap Bentuk Pemerintahan di Afghanistan
Taliban sedang mempersiapkan diri untuk membentuk pemerintahan Afghanistan setelah pemimpinnya kembali dari pengasingan semenjak digulingkan 20 tahun lalu.
Dilansir Financial Times, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk membentuk pemerintahan.
Para militan berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan setelah mereka berhasil menguasai Afghanistan dan mendorong Presiden Ashraf Ghani dan sebagian besar pejabat senior pemerintah keluar dari negeri.
Abdul Ghani Baradar, pemimpin politik utama kelompok Islam tersebut, tiba di Afghanistan setelah dua dekade pada hari Selasa (17/8/2021).
Ia terbang ke kota selatan Kandahar dari Qatar, tempat dia tinggal sejak AS mengamankan kebebasannya dari penjara Pakistan pada 2018.
Baradar diperkirakan akan mengambil peran utama dalam pemerintahan Islamis dalam beberapa hari mendatang.
“Mereka memiliki banyak konsolidasi yang harus dilakukan,” kata Rudra Chaudhuri, dosen senior di Departemen Studi Perang King College London.
“Mereka tidak punya PNS, tidak ada kader pengurus,” katanya.
“Mereka akan membutuhkan bagian dari pemerintahan lama untuk menjaga sistem ini tetap bersama dan itu akan membutuhkan diskusi tentang transisi.”
Taliban telah memerintahkan para pejuangnya untuk tidak mengganggu operasi organisasi internasional seperti PBB.
Tetapi, tidak jelas seberapa besar kendali yang dimiliki kepemimpinan politik atas para pejuang di lapangan.
"Mereka adalah orang-orang yang belum pernah bertemu langsung dengan komandan militer mereka sendiri selama 10 atau 15 tahun," kata Chaudhuri.
SUMBER: Al-Jazeera
(TribunTernate.com/Ron) (Tribunnews.com/Tiara Shelavie)