Para Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Diminta Tak Seret Ombudsman RI dan Komnas HAM ke Ranah Politik

TRIBUNTERNATE.COM - Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum juga berakhir.

Sejumlah pihak pun angkat bicara dan turut menanggapi polemik tersebut.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan dan sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos dalam proses peralihan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta legowo.

Koordinator Forum Pemuda Mahasiswa Hukum Indonesia, Gurun Arisastra meminta Novel Baswedan Cs untuk tidak menyeret dua lembaga negara, yakni Ombudsman RI dan Komnas HAM, ke ranah politik praktis.

"Novel Baswedan dan kawan-kawannya sudah serta merta melakukan upaya-upaya politik praktis dalam merespon hasil keputusan TWK yang dikeluarkan KPK," kata Gurun, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Gurun menilai, Novel Baswedan Cs terus melakukan intervensi agar Ombudsman dan Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk menyelamatkan jabatannya di lembaga antisaruah itu.

Akibatnya, sikap Novel Baswedan itu, menurutnya, membuat situasi antar lembaga negara disharmoni di tengah pandemi.

Baca juga: Gibran Rakabuming Akui Perintahkan Hapus Coretan Orang Miskin Dilarang Sakit: Itu Kan Rumah Orang

Baca juga: Sempat Viral, Empat Mural di Sejumlah Kota Dihapus Petugas, termasuk Mural Jokowi 404: Not Found

Baca juga: Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Rencana Vaksin Berbayar pada 2022, Harga Ditentukan Kemenkes

Baca juga: Nurul Ghufron Berkelakar Atasan KPK Langit-langit, Novel Baswedan: Ini Arogansi atau Pelecehan?

Menurut Gurun, persoalan antara KPK dengan para pegawainya yang tidak lolos dalam TWK bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), melainkan perkara administrasi belaka.

"Sikap tindak dari Komnas HAM yang menyurati Presiden Joko Widodo adalah bentuk ketidakelokan dari lembaga negara. Dalam hal ini putusan tersebut berupa administrasi negara, bukan pada pelanggaran HAM," katanya.

Atas dasar itu, Gurun pun memperingatkan kepada Novel Baswedan dan rekan-rekannya untuk tidak lagi melakukan politik kotor dengan sengaja membenturkan antar lembaga negara.

"Kami meminta Novel Baswedan dan kawan-kawannya untuk stop semua politik kotor yang mereka mainkan untuk membodohi masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Gurun berharap Komnas HAM tidak ikut terjebak di dalam permainan politik praktis Novel Baswedan. Jika Komnas HAM bergerak, maka kepentingannya bukan memihak kelompok tertentu saja, namun lebih kepada kepentingan yang lebih luas.

Penyidik dan Penyelidik KPK Dinonaktifkan akibat TWK Disebut Tak Berdampak ke Penindakan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengklaim tak lulusnya sejumlah penyidik dan penyelidik dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak berpengaruh terhadap kinerja penindakan.

Menurut Alex, penyidik dan penyelidik yang tak lulus TWK tidak sampai 10 orang.

Kata dia, jumlah tersebut tak berdampak terhadap kinerja penindakan KPK.

Sementara itu, dari daftar nama 75 pegawai yang tak lolos TWK, di antaranya ada lebih dari 15 penyidik dan penyelidik.

"Sebetulnya penyelidik, penyidik yang tak lolos TWK itu tidak ada 10 saya kira. Enggak ada 10. Artinya, enggak berdampak juga para penyidik yang enggak lolos kemudian dia tidak melakukan penyidikan itu," ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/8/2021).

Alex menuturkan, kinerja penindakan lembaga antirasuah banyak terkendala oleh pandemi COVID-19.

Dengan adanya pandemi dan PPKM, tak banyak pegawai yang bisa bekerja dari kantor yakni 25 persen dari total pegawai.

Sementara, kinerja penyidikan dan penyelidikan harus dilakukan secara tatap muka.

"Untuk penindakan tentu enggak bisa melakukan pemeriksaan dari rumah atau secara daring. Itu sangat tidak memungkinkan," kata Alex.

Baca juga: Ada Warga Kaya tapi Terima Bansos? Laporkan Lewat Aplikasi Cek Bansos: Ayo Bantu Pemerintah Kawal

Baca juga: Ramai Soal Mantan Koruptor Dijadikan Penyuluh Antikorupsi, KPK Klarifikasi: Cuma Beri Testimoni

Baca juga: Komnas HAM Kirim Surat ke Istana, Ingin Beri Temuan dan Rekomendasi Soal Pelanggaran TWK KPK

Senada, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menyebutkan adanya sejumlah pembatasan mulai dari PSBB hingga PPKM, sedikit banyak mempengaruhi kinerja penindakan lembaga antirasuah.

"Tidak dipungkiri bahwa pandemi yang diikuti kebijakan PSBB dan sejumlah pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 mengharuskan KPK untuk membatasi pegawainya dalam melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing. Secara langsung, tentu berpengaruh terhadap kinerja KPK," kata Karyoto.

Berdasarkan laporan semesteran KPK, Selama semester I 2021 KPK telah melakukan 77 penyelidikan, 35 penyidikan, 53 penuntutan, dan 35 eksekusi.

Dari 35 perkara di penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan 32 orang sebagai tersangka dari total 35 surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan.

Secara perinci, KPK membeberkan kinerja penyidikan selama semester I 2021.

Selama semester I 2021, perkara yang masuk tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada jaksa penuntut umum (JPU) sebanyak 50 perkara.

Sementara itu, untuk perkara yang saat ini sedang berjalan sebanyak 160 dengan rincian 125 kasus merupakan carry over dan 35 kasus dengan surat perintah penyidikan yang diterbitkan tahun 2021.

"Pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka yang dipanggil dalam semua penanganan perkara pada semester I 2021 adalah sebanyak 2.761 saksi dan 50 tersangka," kata Karyoto.

Sementara itu, jumlah penggeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan perkara selama tahun semester I 2021 adalah sebanyak 45 kali penggeledahan dan 198 penyitaan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Penyidik dan Penyelidik KPK Dinonaktifkan Akibat TWK Tak Berdampak ke Penindakan

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Novel Baswedan dan Pegawai KPK yang Tak Lolos Peralihan Status Kepegawaian ASN Diminta Legowo