Breaking News:

CPNS 2021

Jika Peserta Tes SKD CPNS 2021 di Jawa-Madura-Bali Belum Divaksin Covid-19, Bagaimana Solusinya?

Simak solusi bagi peserta SKD CPNS 2021 wilayah Jawa-Madura-Bali apabila belum bisa melakukan vaksinasi Covid-19.

Editor: Rizki A
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi Vaksinasi Covid-19 - Dalam foto: Warga mengikuti vaksinasi Covid-19 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/7/2021). Simak solusi bagi peserta SKD CPNS 2021 wilayah Jawa-Madura-Bali apabila belum bisa melakukan vaksinasi Covid-19. 

TRIBUNTERNATE.COM - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan bahwa tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 akan dimulai pada 2 September 2021.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para peserta sebelum mengikuti tes SKD CPNS 2021 mengingat masih merebaknya pandemi Covid-19, satu di antaranya adalah vaksin.

Para peserta ujian SKD CPNS 2021 di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) wajib sudah melakukan vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama.

Namun bagaimana jika peserta tes SKD CPNS tersebut belum bisa melakukan vaksinasi Covid-19 karena alasan kesehatan?

Apakah tetap bisa mengikuti seleksi Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021?

Baca juga: Wajib Tahu! Ini yang Dilakukan Peserta SKD CPNS 2021 saat Tiba di Lokasi Tes hingga Selesai Ujian

Baca juga: Positif Covid-19 saat akan Jalani SKD CPNS 2021? Bisa Lakukan Penjadwalan Ulang, Ini Kata BKN

Deputi Sistem Informasi dan Kepegawaian BKN, Suharmen menjelaskan, bagi peserta tes di Jamali yang belum melakukan vaksin, baik itu ibu hamil menyusui, komorbid atau penyintas Covid-19 yang belum tiga bulan, maka diberikan solusi lain.

Peserta tes yang tidak bisa divaksin tersebut dapat membawa surat keterangan dokter yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin.

"Khusus untuk ibu hamil, menyusui kemudian yang komorbid ataupun memang yang bersangkutan tidak boleh divaksin, mereka bisa menunjukkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak diizinkan vaksin karena alasan kesehatan," jelas Suharmen.

Menurutnya, panitia akan menyikapi hal tersebut dengan bijak sehingga nantinya tidak akan menggugurkan hak masyarakat untuk bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Bagi mereka yang seperti itu tentu diizinkan untuk mengikuti seleksi," jelas Suharmen dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di YouTube BKN, Rabu (25/8/2021).

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved