Tak Mau Disalahkan Seolah-olah Ingin Menjabat 3 Periode, Jokowi Tegas Menolak Amandemen UUD 1945
Sekjen PBB, Affriansyah Noor mengatakan, Jokowi dengan tegas menolak melakukan amandemen UUD 1945, baik secara terbuka maupun terbatas.
lihat foto
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, beberapa partai politik koalisi non-parlemen memiliki pandangan yang berbeda mengenai wacana amandemen terbatas UUD 1945.
Sekjen PBB, Afriansyah Noor mengatakan, partainya menyetujui wacana amandemen terbatas untuk diwujudkan nantinya.
Alasannya karena pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 perlu dilakukan evaluasi, mengingat sudah 23 tahun tak ada perubahan.
"PBB sendiri karena tidak ada di pusat, maka setuju jika ada amandemen terbatas dan Undang-Undang produk reformasi yang sudah hampir 23 tahun ini (memang) ada pasal-pasal yang perlu dievaluasi," kata Affriansyah, ketika dihubungi Tribunnetwork, Kamis (2/9/2021).
Hanya saja, kata Affriansyah, persetujuan PBB lebih kepada perlunya pencantuman Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) lewat amendemen UUD 1945.
Pihaknya tak menyebut persetujuan perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"(Persetujuan kami) tidak termasuk wacana perpanjangan masa jabatan," katanya.
Baca juga: Ini Reaksi Pihak Istana hingga Sejumlah Partai Politik soal Wacana Presiden 3 Periode
Baca juga: Survei ARSC: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Jokowi 3 Periode, Anies Sosok Terkuat Pilpres 2024
Sementara itu, Sekjen Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Gede Pasek Suardika menilai, posisi partainya sampai saat ini masih mencermati ke mana arah dinamika amandemen UUD 1945.
Bagi Hanura, amandemen dapat dimaklumi jika dilakukan demi penguatan dan memperjelas posisi lembaga DPD RI.
"Saya kira (jika itu alasannya) masih bisa dimaklumi. Begitu juga soal perlunya semacam GBHN atau PPHN untuk memastikan pembangunan berkelanjutan itu masih bisa dipahami," kata Gede Pasek Suardika.
Akan tetapi, perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan jabatan presiden menjadi tiga periode, menurut dia, masih perlu dilakukan kajian secara mendalam untuk melihat urgensi wacana itu.
"Khusus soal perpanjangan dan penambahan kekuasaan masih perlu kajian yang lebih komprehensif dan mendalam."
"Perlu ada kajian jangka panjang untuk memastikan manfaat dan efektivitasnya bagi tercapainya cita-cita bangsa dan negara Indonesia," ucapnya.
Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq mengatakan, pihaknya tak berbelit-belit dan sudah bulat mendukung keputusan Presiden Jokowi yang menolak wacana tersebut.
Perindo disebut Ahmad sangat mendukung keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Perindo sangat mendukung sikap presiden," kata Ahmad.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Vincentius Jyestha Candraditya)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Tegas Menolak Amandemen UUD 1945 dan Jabatan Presiden 3 Periode, Sebut Tak Mau Disalahkan
