Kasus Polusi Udara Jakarta, 7 Pejabat Negara Dinyatakan Bersalah, termasuk Jokowi dan Anies Baswedan

TRIBUNTERNATE.COM - Sebanyak 32 warga mengajukan gugatan atas kasus pencemaran udara di DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019.

Dua tahun berlalu, pada Kamis (16/9/2021) kemarin, majelis hakim memutuskan mengabulkan sebagian gugatan warga tersebut.

Majelis hakim PN Jakarta Pusat juga resmi menyatakan tujuh pejabat negara bersalah atas kasus pencemaran udara di Jakarta.

Pejabat negara yang dinyatakan bersalah atas pencemaran udara di Jakarta, di antaranya:

- Presiden Joko Widodo

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Menteri Kesehatan

- Menteri Dalam Negeri

- Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan

- Gubernur Banten

- Gubernur Jawa Barat

Baca juga: Lebih dari 1 Miliar Orang Telah Disuntik Dosis Lengkap, Capaian Vaksinasi China Sebesar 72 Persen

Baca juga: Kisah Petani di Klaten Dapat Uang Ganti Rugi Proyek Tol Solo-Jogja Rp 4 M, Tak Tertarik Beli Mobil

Setelah dinyatakan bersalah, para pejabat negara ini wajib untuk melakukan langkah perbaikan kualitas udara di Jakarta.

Diketahui sebelumnya. gugatan atas kasus pencemaran udara di Jakarta dilayangkan oleh Koalisi untuk Udara Bersih.

Gugatan ini disampaikan oleh para penggugat yang terdiri atas para pegiat lingkungan, pengendara motor, korban pencemaran udara, serta public figure.

Kuasa hukum para penggugat, Al Ghifari, pun memberikan apresiasi kepada majelis hakim.

Al Ghifari juga mengatakan ini merupakan sebuah putusan yang bersejarah.

"Ini putusan yang bersejarah, apalagi terkait udara, pencegahan pencemaran udara," kata Al Ghifari dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (17/9/2021).

Pemprov DKI Putuskan Tak Akan Banding

Sementara itu melalui akun Twitter pribadinya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan tanggapan atas putusan bersalah atas kasus pencemaran udara di Jakarta.

Anies dengan tegas mengatakan Pemprov DKI tidak akan mengajukan banding.

Selain itu Pemprov DKI juga siap menjalankan putusan pengadilan.

Hal ini dilakukan demi kualitas udara di Jakarta yang lebih baik.

"Hari ini juga, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Koalisi Ibu Kota terkait polusi udara. Pemprov DKI Jkarta memutuskan tidak banding dan siap menjalankan putusan pengadilan demi udara Jakarta yang lebih baik," tulis Anies dalam akun Twitter @aniesbaswedan, Kamis (16/9/2021).

Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Pemerintah akan menunggu terlebih dahulu tinjauan dari Kementerian Lingkuangan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perihal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan para tergugat salah satunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara penanganan polusi udara.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Faldo Maldini mengatakan pemerintah akan membicarakan terlebih dahulu sejumlah poin yang menjadi putusan pengadilan.

"Kami menunggu tinjauan dari KLHK, setelah itu akan membicarakan berbagai poin rekomendasi, untuk menentukan langkah selanjutnya, sebaiknya seperti apa," kata Faldo kepada wartawan, Kamis (16/9/2021).

Ia berharap dalam waktu yang tersedia, sejumlah opsi terbaik dapat dipilih untuk menyikapi putusan tersebut.

Karena putusan pengadilan merupakan putusan hukum, maka argumen hukum harus dipersiapkan dengan baik.

"Kita bersama tentunya berharap untuk menempuh opsi terbaik," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sebanyak 7 Pejabat Negara Dinyatakan Bersalah Atas Pencemaran Udara Jakarta, Ada Jokowi hingga Anies