Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, KontraS: Kebebasan Sipil Memburuk, Aparat Represif

TRIBUNTERNATE.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang telah berjalan selama dua tahun.

Diketahui, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah berlangsung selama dua tahun tepat pada Rabu (20/10/2021) hari ini.

KontraS menilai selama dua tahun kepemerintahanan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, kebebasan demokrasi semakin dibungkam.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjelaskan, hal tersebut tercermin dari tindakan aparat kepolisian yang dinilai masih melakukan kekerasan saat warga sipil menyuarakan aspirasi.

"Terutama pada kebebasan sipil yang semakin memburuk dan tercemin dari berlanjutnya represifitas dan brutalitas aparat yang kita rangkum dalam beberapa data sepanjang September 2019 - September 2021," jelas Fatia, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (20/10/2021).

KontraS memandang pemerintah tidak menindak tegas dan mengevaluasi tindakan aparat tersebut.

Dampaknya, semakin ke sini jumlah masyarakat yang menjadi korban represif kian banyak.

Baca juga: Puan Maharani Setuju dengan Jokowi, BUMN yang Sakit Lebih Baik Ditutup: Cuma Jadi Beban Negara

Baca juga: Sentil BUMN yang Tidak Berkembang, Jokowi: Nggak Ada Selamet-selametin Kalau Kayak Gini

Berkaitan dengan itu, KontraS melihat bahwa pola pelanggaran aparat kepolisian masih seputar pembubaran paksa yang sering kali diikuti penangkapan sewenang-wenang.

"Kita melihat, tidak ada upaya korektif dan evaluatif pemerintah terhadap institusi kepolisian."

"Sehingga semakin banyak orang yang menjadi korban, tanpa adanya different effect ataupun sebuah efek jera terhadap institusi kepolisian untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang-orang yang sedang mempraktekan kebebas fundamental, seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul," tutur Fatia.

Selain itu, dalam 2 tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, KontraS juga menilai pembatasan kebebasan warga sipil juga terjadi di ruang digital.

Dimana, marak terjadi serangan digital kepada masyarakat yang aktif berpendapat hingga mengkritik kinerja pemerintah.

Ancaman digital itu banyak terjadi dalam bentuk peretasan akun (hack).

"Sepanjang tahun ini, serangan digital yang paling banyak terjadi kepada pihak yang berbicara tentang kinerja pemerintah, khususnya pada isu korupsi dalam bentuk serangan paling banyak peretasan," tandasnya.

Baca juga: Kim Seon Ho Rilis Permintaan Maaf Setelah Skandal Aborsi Mantan Pacarnya Terkuak

Baca juga: Anies Baswedan Dapat Rapor Merah, Kini Minta LBH Jakarta juga Menilai Seluruh Gubernur di Indonesia

Baca juga: Indonesia Kena Sanksi WADA, LADI Ungkap Ada Masalah Administrasi yang Belum Selesai Sejak 2017

Survei: Lebih dari 60 Persen Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin