Epidemiolog Nilai Wajib Tes PCR Penumpang Pesawat Sudah Sesuai, Desak Pemerintah Beri Subsidi Tes

TRIBUNTERNATE.COM - Aturan terbaru tentang kewajiban tes PCR untuk pelaku perjalanan udara atau penumpang pesawat telah berlaku sejak Minggu, 24 Oktober 2021 lalu.

Kebijakan tes PCR itu pun menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga para pejabat negara.

Namun demikian, epidemiolog menilai bahwa kebijakan tersebut sudah tepat, bahkan mereka juga mengusulkan untuk memberlakukan tes PCR untuk seluruh jenis moda transportasi termasuk darat dan laut.

Hal itu disampaikan oleh epidemiolog dan peneliti senior Kamaluddin Latief yang mengatakan bahwa kebijakan wajib tes PCR wajib berlaku di semua jenis moda transportasi.

Agar tak menyulitkan rakyat, Kamaluddin berharap agar pemerintah bisa menekan harga tes PCR serendah mungkin.

Bahkan jika memungkinkan, harga tes PCR turun hingga mendekati batas atas harga tes swab antigen.

"Subsidi adalah opsi lain yang juga bisa ditawarkan pemerintah."

"Mekanisme di wilayah yang sulit melakukan PCR harus diatur lebih lanjut dengan membuat beberapa perkecualian atau prasyarat lain."

"Ini harus dipikirkan caranya," kata Kamaluddin Latief dikutip dari Tribunnews.com, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Instruksi Jokowi Biaya Tes PCR Diturunkan Jadi Rp300 Ribu, Simak Biaya PCR di Negara Tetangga

Baca juga: Luhut Sebut Pemerintah akan Tetapkan Wajib Tes PCR bagi Penumpang Moda Transportasi Lain

Ia mengatakan, kebijakan wajib tes PCR dalam penerbangan di wilayah Jawa-Bali (PPKM Level 4-1) dan luar Jawa-Bali (PPKM Level 4-3) perlu dilakukan sebagai bagian proses skrining dalam upaya pengendalian pandemi.

"Kebijakan wajib tes PCR untuk penerbangan domestik adalah keharusan dan dibutuhkan."

"Jika mengacu kepada test Covid-19, maka gold standard-nya adalah PCR."

"Hal ini yang harus dipahami oleh semua pihak," ujar Kamal.

Menurutnya, dengan ancaman lonjakan kasus gelombang ketiga dan munculnya beberapa varian baru di luar negeri, maka pelonggaran mobilitas harus diiringi dengan penguatan skrining.

Namun, Kamaluddin mengingatkan, kebijakan seperti ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas tracing dan sistem kekarantinaan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa karantina serta protokol kesehatan harus tetap dilakukan dengan ketat dan konsisten.

Baca juga: Serikat Karyawan Bandara Surati Jokowi, Protes soal Kewajiban Tes PCR bagi Penumpang Pesawat

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Syarat Penerbangan Terbaru Masuk Indonesia: Tes PCR, Karantina, dan Vaksin

"Sanksi terhadap pelanggar juga harus dijalankan. Intinya, kita berupaya agar bisa membuat sistem yang mendekati ideal sesuai kapasitas optimal yang bisa kita lakukan," tegasnya.

Kamal juga mengingatkan, walaupun positivity rate di Indonesia melandai, masyarakat tetap harus waspada.

Peristiwa lonjakan kasus yang meningkat tajam pada periode Juni-Juli 2021 harus selalu menjadi pengingat.

"Selain itu, kita juga harus belajar dari Singapura, Inggris dan Taiwan, yang memiliki kendali sistem, test dan  vaksinasi relatif baik, pada akhirnya tetap kembali mengalami lonjakan kasus."

"Kita harus belajar dari pengalaman seperti ini," imbuhnya.

Indonesia sendiri berisiko menghadapi kenaikan kasus pada akhir tahun, sehubungan dengan mobilitas masyarakat yang meningkat.

"Jika kita memilih melakukan pelonggaran mobilitas, maka mau tidak mau skrining ketat, dengan memilih jenis tes yang lebih sensitif, yakni PCR adalah pilihan," tandas Kamal.

Artikel init elah tayang di Tribunnews.com dengan judul Epidemolog Nilai Tes PCR Perlu untuk Penumpang Semua Moda Transportasi