KPK Lakukan Penyelidikan Terkait Pemkab Bekasi yang Bangun Toilet Sekolah Rp198 Juta per Unit

TRIBUNTERNATE.COM - Proyek pembangunan ratusan toilet di sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi yang bernilai miliaran rupiah mencuri perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan bahwa kini lembaga antirasuah itu pun sedang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

Ia menyebut bahwa pihaknya telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan selama proses penyelidikan berlangsung.

"Kita mengundang para pihak yang diduga mengetahui itu untuk dimintai keterangan, diklarifikasi. Jadi belum yang pro justicia ya," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/10/2021).

Kasus pembangunan toilet berharga fantatis itu pertama kali mencuat karena data yang tertera di situs lpse.bekasikab.go.id.

Baca juga: Jokowi Tak Singgung Isu Korupsi dalam Pidato Kenegaraan, Moeldoko: Yang Dilihat Action-nya

Dalam situs itu disebutkan bahwa untuk satu toilet pagu dana yang dianggarkan mencapai Rp198,5 juta.

Adapun total toilet yang dibangun berjumlah 488 toilet yang tersebar di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi.

Dengan demikian, pembangunan 488 toilet di institusi pendidikan Kabupaten Bekasi itu memakan anggaran sebanyak Rp98 miliar.

Alexander mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat penyelidikan untuk melakukan verifikasi serta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui dugaan korupsi tersebut.

"Jadi, belum ada upaya paksa yang kami lakukan," jelas Alex.

Hingga saat ini, lanjut Alex, KPK belum menetapkan satu pun tersangka dalam perkara tersebut.

Hal itu kemudian akan dilakukan usai gelar perkara yang melibatkan tim penyelidik, penyidik, hingga penuntutan.

"Baru nanti dipresentasi ke pimpinan untuk memaparkan temuan-temuan apa yang bisa menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka," ujar Alex.

Baca juga: Ramai Soal Mantan Koruptor Dijadikan Penyuluh Antikorupsi, KPK Klarifikasi: Cuma Beri Testimoni

Tampilan Toilet yang Tampak Biasa

Salah satu lokasi pembangunan toilet oleh pemerintah Kabupaten Bekasi itu berada di SD Negeri Mangunjaya 04 Tambun Selatan.

Tribun yang sempat mendatangi sekolah tersebut menemukan bahwa toilet seharga ratusan juta rupiah itu sekilas tampak tidak memiliki keistimewaan.

Toilet itu didirikan terpisah dari bangunan sekolah, namun ukurannya tidak terlalu besar, kira-kira hanya 3x3 meter.

Beberapa fasilitas yang ada di toilet tersebut antara lain dua unit kloset jongkok, keran wudu, wastafel cuci tangan, dan urinoir untuk buang air kecil.

Seorang pekerja pembangunan toilet mengatakan, bangunan fisik dikerjakan sekitar lima orang pekerja.

Saat ditanya soal estimasi biaya, pekerja tersebut enggan menyebutkannya, lantaran itu wewenang pelaksana proyek.

"Kalau kita di sini hanya kerja saja, kalau buat hitung-hitungan biayanya kurang begitu tahu," tuturnya.

Tribun lalu berusaha untuk mengonfirmasi pembangunan toilet kepada pihak sekolah.

Akan tetapi, tak seorang pun yang bisa memberikan keterangan.

Baca juga: NIK KTP Sudah Dipakai WNA, Seorang Warga Bekasi Gagal Ikuti Vaksinasi Covid-19

Baca juga: Anies Baswedan Diperiksa KPK terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah, Ini Fakta-faktanya

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyampaikan, toilet-toilet itu dibangun untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19.

"Itu tujuannya dalam rangka menghadapi pembelajaran tatap muka termasuk sanitasi, WC, tempat cuci tangan terus juga dan yang lainnya, sengaja kita anggarkan untuk tatap muka," kata Eka.

Mengenai anggaran fantastis yang dipertanyakan banyak orang, Eka mengklaim anggaran tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan.

Ia juga menegaskan bahwa proses penganggaran dalam proyek tersebut dipantau oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi.

"Nanti lihat saja kerugian negaranya di mana dan kita memang ini kan belum selesai. Ini memang sedang dibangun," kata Eka.

(Tribun Network/ham/suf/wly)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Toilet Sekolah Rp 198 Juta per Unit di Bekasi, KPK Mulai Panggil Sejumlah Pihak