Sejumlah Menteri Diduga Terlibat dalam Bisnis PCR, Jokowi Didesak untuk Segera Bertindak
Simon meminta Jokowi untuk tidak membiarkan isu tentang dugaan keterlibatan menterinya dalam bisnis tes PCR.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Kabar tentang dugaan sejumlah menteri dari circle atau lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam bisnis layanan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 akhir-akhir ini berembus kencang.
Hal ini pun membuat sejumlah pihak mendesak Jokowi untuk mengambil tindakan, satu di antaranya aktivis 98 Simson Simajuntak.
Simon meminta Jokowi untuk tidak membiarkan isu tentang dugaan keterlibatan menterinya dalam bisnis tes PCR.
Menurutnya, jika isu ini terus berkembang bahkan berlarut-larut, dikhawatirkan bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat.
"Presiden Jokowi secepatnya bertindak, segera mengevaluasi para pembantunya yang diduga terlibat dalam permainan bisnis test PCR ini, dan bila terbukti ada pembantunya terlibat, segera dicopot," kata Simson kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).
Sebagai pendukung Jokowi, Ketua bidang politik Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN Repdem) ini tidak menginginkan jika di periode terakhir jabatan presidennya, pemerintahan Jokowi justru tercemar oleh tangan-tangan kotor pemburu rente.
Baca juga: Dua Sosok Ini Dinilai Layak Tempati Posisi KSAD Jika Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
Baca juga: Dugaan Pejabat Terlibat Bisnis PCR, Mardani Ali Sera: Harus Dibongkar hingga ke Akar-akarnya
Baca juga: Ombudsman RI Nilai Pemerintah Sanggup Beri Subsidi Harga Tes PCR: Masyarakat 30%, Pemerintah 70%
Ditegaskannya, jangan sampai ada pembantu-pembantu Presiden Jokowi yang memanfaatkan kekuasaan dengan mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok atau golongannya.
"Kita semua berkepentingan agar di periode kedua jabatan Presiden Jokowi ini bersih dari segala bentuk tindakan tak terpuji," ujarnya.
Dia mengaku sudah sejak lama mengendus adanya ketidakberesan terkait syarat test PCR Covid-19 seperti mendapat sorotan saat ini.
Simson menaruh curiga ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain di dalam pelaksanaan test PCR.
"Kecurigaan saya sudah sejak lama, mengenai mahalnya harga test PCR Covid-19, lalu kengototan pemerintah di dalam menerapkan wajib test PCR sebagai syarat pada seluruh penerbangan. Ini mengindikasikan ada muatan bisnis di balik kebijakan wajib test PCR," katanya.
Dia menambahkan adanya kejanggalan aturan perjalanan penerbangan dalam masa pandemi Covid-19 ini.
Indonesia sudah memasuki tahun kedua dilanda Covid-19, tetapi masih bersikeras mengimpor alat test PCR, padahal alat ini menurut Simson gampang dan bisa diproduksi di dalam negeri.
"Melihat kenyataan ini saja kita patut curiga, ada motif bisnis di balik permasalahan wajib test PCR yang diberlakukan selama Covid-19 melanda kita," katanya.
Baca juga: Arya Sinulingga Tepis Tudingan Erick Thohir Terlibat Bisnis PCR, Sebut Isunya Sangat Tendensius
Baca juga: Nama Luhut Binsar Pandjaitan Disebut Sebagai Pejabat yang Terlibat Bisnis PCR, Juru Bicara Membantah
Sejumlah Nama yang Terlibat dalam Pusaran Dugaan Kasus Bisnis Tes PCR Covid-19
