Erick Thohir Diduga Terlibat Bisnis PCR: Didesak untuk Dicopot, Disebut Wajar kena Tuding

TRIBUNTERNATE.COM - Sejumlah nama menteri di lingkaran atau circle Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga terlibat dalam bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19.

Satu di antara nama menteri itu adalah Erick Thohir, yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN RI.

Kabar tentang nama pejabat yang disebut-sebut terafiliasi dengan dugaan bisnis tes Covid-19, baik tes PCR maupun tes Antigen itu diungkap oleh Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto, lewat akun Facebook pribadinya.

Dalam unggahannya, Edy Kristianto menyebut bahwa Menteri BUMN RI Erick Thohir, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan, diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes PCR, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Menurut penjelasan Edy Kristianto, PT GSI lahir dari PT Tiba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki Luhut.

Sementara, PT GSI juga dilahirkan PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), di mana 6,18 persen sahamnya milik Boy Thohir, saudara Erick Thohir.

Dugaan keterlibatan Erick Thohir dalam bisnis tes Covid-19 PCR tentu mendapat sorotan publik, berikut TribunTernate.com merangkum fakta-faktanya:

Erick Thohir Dinilai sebagai Menteri yang Sukses, Wajar Jika Mendapat Tudingan

Tudingan Erick Thohir terlibat bisnis PCR dinilai sebagai bentuk keirian dari sejumlah pihak yang tidak menyukainya.

Sebab, Erick Thohir mendapat kepercayaan dari masyarakat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Termasuk dalam hal penanganan Covid-19, Erick Thohir disebut sebagai menteri yang banyak melakukan terobosan dan gerak cepat untuk mengendalikan pandemi di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komunitas Muslim Anti Rasisme (Komar), Fadli Veriansyah.

"Sosok Erick kian berkibar jelang 2024, sehingga wajar banyak orang iri dan tidak nyaman dengan sosok Erick. Apalagi selama memimpin BUMN, Erick juga banyak melakukan gebrakan dengan BUMN Berakhlak," kata Fadli, Minggu (7/11/2021), sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Kabar Luhut dan Erick Thohir Terlibat Bisnis PCR Bisa Berdampak Buruk pada Citra Pemerintahan Jokowi

Baca juga: Luhut & Erick Thohir Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Bisnis PCR, Firli Bahuri: KPK Tidak Pandang Bulu

Baca juga: Arya Sinulingga Tepis Tudingan Erick Thohir Terlibat Bisnis PCR, Sebut Isunya Sangat Tendensius

Baca juga: Erick Thohir Curhat kepada Jokowi: Saat Diperintah Jadi Menteri BUMN, Terus Terang Beban, Bapak

Karena itu, Fadli menilai tuduhan keterlibatan Erick Thohir dalam bisnis PCR jelas-jelas sangat berlebihan dan lebih cenderung mengarah pada fitnah.

Di sisi lain, menurutnya, sosok Erick Thohir bisa menjadi ancaman di ajang Pemilu 2024 bagi sebagian orang.

Namun, Fadli yakin tudingan dan fitnah melalui beragam framing itu tidak akan berhasil mengguncang posisi Erick.

Sebab, Erick Thohir bukanlah orang baru.

Ia sudah mencatatkan rekam jejak baik sebagai Ketua Pelaksana Asian Games 2018 juga sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin.

Di saat yang sama, sambung Fadli, mengaitkan Yayasan Adaro Bangun negeri, yang disebut punya saham dan main bisnis keuntungan di PT GSI tidak relevan sebab hanya kepemilikan saham pun hanya 6 persen, lain lagi bila kepemilikan saham mencapai 50 persen.

"Isu ini dihembuskan ketika pemerintah Indonesia, yang di dalamnya ada peran Erick Thohir, mendapat pujian dunia terkait dengan percepatan penangangan Covid-19, ya tidak relawan. Masyarakat juga akan mengangap tudingan isu angin lalu," ungkap Fadli.

Fadli memahami, menjelang 2024, ada banyak pihak yang terganggu dengan eksistensi Erick Thohir yang kian melejit.

Hingga tak aneh bila kemudian nama Erick mulai diterpa berbagai isu.

"Biasa, terpaan angin akan semakin kencang bila Erick terus melejit," demikian Fadli.

Jokowi Didesak BEM Nusantara untuk Evaluasi Kementerian BUMN dan Mencopot Erick Thohir dari Jabatannya

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara meminta Presiden Joko Widodo segera merespons dugaan keterlibatan Menteri BUMN RI Erick Thohir dalam bisnis tes Covid-19 PCR.

"Ada beberapa hal yang kami soroti dari kinerja Erick Thohir. Pertama, soal BUMN yang banyak alami kerugian, kedua dalam hal penyertaan modal negara (PMN), dan terakhir perihal adanya indikasi bisnis PCR," kata Koordinator Pusat BEM Nusantara, Eko Pratama dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (6/11/2021).

"Segera lakukan tindak lanjut, jika tidak Senin mendatang siap-siap, kami akan aksi besar-besaran," tuturnya.

Jika Erick Thohir benar terbukti terlibat meraup untuk lewat bisnis tes PCR, menurutnya, perbuatan tersebut sangat tidak manusiawi. 

Pada saat masyarakat kesulitan ekonominya di tengah pandemi, namun sejumlah pihak justru memanfaatkannya untuk meraup keuntungan.

"Bagaimana bisa, di tengah krisis banyak hal seperti ini masih berkesempatan untuk cari untung dari masyarakat," terang Eko.

Selain indikasi keterlibatan bisnis PCR, Erick Thohir dinilai juga mencatatkan kinerja kurang baik bagi BUMN hingga membuat kebijakan yang merugikan negara.

BEM Nusantara mengkaji bahwa pada 2021, terdapat 8 BUMN yang menerima PMN dengan total Rp31,48 triliun dan di tahun 2022 ada 12 BUMN dengan total PMN Rp72,44 triliun.

Jika proyeksi tersebut berjalan terus sampai lima tahun, maka negara total akan mengeluarkan anggaran Rp374,3 triliun lewat PMN.

"Itu data yang kami dapatkan dari hasil kajian," terang Eko.

Baca juga: Ponsel Tubagus Joddy Diserahkan ke Labfor, Status Kecelakaan Vanessa Angel Naik ke Penyidikan

Baca juga: Puan Maharani Abaikan Interupsi saat Sidang Paripurna Persetujuan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Baca juga: KemenPUPR Bantah Narasi Viral soal Jalan Tol Indonesia Tak Aman, Klaim Tol Sudah Sesuai Standar

Oleh karena itu, BEM Nusantara meminta Presiden Joko Widodi segera mengevaluasi Kementerian BUMN, dan mencopot Erick Thohir dari kursi Menteri BUMN.

"Kita menuntut Presiden Jokowi untuk copot Pak Erick Thohir dari jabatan dan segera lakukan evaluasi total kementerian BUMN," tegasnya.

Bila tak bersambut, BEM Nusantara mengancam akan menggelar aksi besar-besaran yang melibatkan seluruh aliansi mahasiswa pada Senin (8/11/2021).

"Kami akan turunkan seluruh anggota BEM Nusantara yang ada di daerah Jabodetabek, Jawa-Bali, Banten juga seluruh Indonesia," kata Eko.

“Harus dipahami bersama bahwa BUMN merupakan jantung keuangan negara, jadi jangan main-main dalam mengelola," pungkas dia.

Harta Kekayaan Erick Thohir

Meski harta kekayaan Erick Thohir mengalami penurunan sebanyak Rp3.661.833.531,00, ia masih menjadi empat dari menteri terkaya berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kekayaan Erick per 31 Desember 2020 mencapai Rp2.312.938.263.854.

Berikut ini rincian harta kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir per 31 Desember 2020 berdasarkan laman elhkpnkpk.go.id yang diakses Tribunnews.com, Minggu (7/11/2021):

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 359.401.100.000

1. Tanah Seluas 2750 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 7.150.000.000

2. Tanah Seluas 2750 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 7.150.000.000

3. Tanah Seluas 2750 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 7.150.000.000

4. Tanah Seluas 2715 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 7.059.000.000

5. Tanah Seluas 4015 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 10.439.000.000

6. Tanah Seluas 1125 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.925.000.000

7. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.820.000.000

8. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.560.000.000

9. Tanah Seluas 3055 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 7.943.000.000

10. Tanah Seluas 1569 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 4.079.400.000

11. Tanah Seluas 1570 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.041.000.000

12. Tanah Seluas 827 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.075.100.000

13. Tanah Seluas 1065 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.384.500.000

14. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 700.000.000

15. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 700.000.000

16. Tanah Seluas 171 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 700.000.000

17. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 700.000.000

18. Bangunan Seluas 45 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.100.000.000

19. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 650.000.000

20. Tanah Seluas 367 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 25.690.000.000

21. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 30.000.000.000

22. Tanah dan Bangunan Seluas 535 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.979.500.000

23. Tanah Seluas 1110 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.496.500.000

24. Tanah dan Bangunan Seluas 1400 m2/700 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 60.000.000.000

25. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 11.725.000.000

26. Bangunan Seluas 132 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000

27. Tanah Seluas 2050 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 5.330.000.000

28. Tanah Seluas 3194 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

29. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/269 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000.000

30. Tanah Seluas 2200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 5.720.000.000

31. Tanah Seluas 1734 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 3.988.200.000

32. Tanah dan Bangunan Seluas 381 m2/171 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 51.700.000.000

33. Tanah dan Bangunan Seluas 233 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 32.145.900.000

34. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 32.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.145.500.000

1. MOBIL, MERCEDEZ BENS W108280S Tahun 1969, HIBAH TANPA AKTA Rp. 110.000.000

2. MOBIL, MERCEDEZ BENS S400L Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 1.760.000.000

3. MOTOR, HONDA NF125TR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

4. MOBIL, MERCEDEZ BENS S CLASS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 1.269.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 27.996.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.724.756.124.100

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 88.431.439.694

F. HARTA LAINNYA Rp. 285.332.065.207

Sub Total Rp. 2.489.062.479.001

III. HUTANG Rp. 176.124.215.147

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.312.938.263.854

(TribunTernate.com) (Tribunnews.com)