Kabar Luhut dan Erick Thohir Terlibat Bisnis PCR Bisa Berdampak Buruk pada Citra Pemerintahan Jokowi
Menurut Ray Rangkuti, dugaan yang menimpa dua menteri itu bisa berdampak citra buruk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Sejumlah nama menteri di lingkaran atau circle Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga terlibat dalam bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19.
Diketahui, ada dua nama menteri yang diduga terlibat dalam bisnis tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Hal ini menuai kritikan dari sejumlah pihak, termasuk Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti.
Menurut Ray Rangkuti, dugaan yang menimpa dua menteri itu bisa berdampak citra buruk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Untuk itu, Ray meminta Jokowi sesegera menanyakan klarifikasi kepada dua menteri itu soal dugaan bisnis tes PCR.
Sebab, dalam hal ini, hanya Presiden lah yang perlu turun tangan.
"Pemerintah khususnya Presiden sesegera mungkin memanggil yang bersangkutan untuk menjelaskan detail."
"Kalau terlibat dalam bisnis, ya harus dihentikan. Yang menghentikan Presiden," jelas Ray dalam diskusi virtual bertajuk Politik Bisnis Elit di PCR: Siapa Meraup Untung? yang diselenggarakan Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Jumat (5/11/2021).
Berkaitan dengan dugaan menteri ikut terlibat, Ray pun mengingatkan soal etika seorang pejabat negara.
Baca juga: Terungkap, Ini Sosok Dua Tersangka dalam Kasus Tewasnya Mahasiswa UNS Saat Mengikuti Diklatsar Menwa
Baca juga: Harta Kekayaan Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Total Rp179,9 M, Harta Properti Rp38,1 M
Baca juga: Usulan soal SKD CPNS 2021 Diulang karena BKN Temukan Kecurangan Tuai Pro Kontra, Peserta Tak Terima
Ray menyebut, yang menjadi persoalan dugaan bisnis tes PCR bukan pada pejabat mendapat keuntungan pribadi atau tidak.
Melainkan, lebih kepada penjelasan terlibat atau tidaknya seorang menteri.
Menurut dia, etika mutlak pejabat menteri itu harus menghindar dari konflik kepentingan.
"Ini bukan persoalan dapat keuntungan berapa, tapi terlibat bisnis atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung."
"Karena salah satu pakem dari etika pejabat negara itu adalah harus dihindarkan dari terjadinya conflict of interest," kata Ray.
Ia menjelaskan, setiap bagian dari pemerintahan harus dilakukan pengawasan kode etik.
