Pengamat Sebut Menteri Berkinerja Rendah dan Pembuat Gaduh Layak Di-reshuffle, Siapa Saja?

"Sungguh mengerikan, negara seluas ini tidak mempunyai sistem komunikasi Indonesia," bebernya.

Selain itu, komunikasi publik yang buruk selama pandemi Covid-19 juga, kata dia, seharusnya menjadi tanggung jawab Johnny Gerard Plate. 

Namun, peran itu tidak pernah diambil alih, sehingga masalah komunikasi publik tetap dipegang Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, kata dia, Menteri SYL sampai sekarang belum dapat mewujudkan kemandirian pangan. 

Impor pangan justru kata dia terus meningkat. Padahal menurutnya, salah satu target Presiden Joko Widodo adalah terwujudnya kemandirian pangan.

Tak hanya menteri yang berkinerja rendah, dirinya juga menyebut, menteri yang membuat gaduh juga layak di reshuffle. 

"Di antaranya Menteri BUMN Erich Thohir, Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Risma, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Mereka ini justru menambah beban presiden akibat tindakannya yang membuat gaduh," katanya.

Tak hanya itu, kata Jamiluddin, sosok menteri yang memanfaatkan jabatannya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas juga layak di reshuffle. 

Sebab kata dia, sangat sulit memisahkan jabatan sebagai menteri dan calon presiden saat berkomunikasi dengan rakyat. 

Akan tetapi, Jamiluddin tidak memerinci siapa saja nama Menteri yang masuk kategorinya sebagai Menteri yang memanfaatkan jabatan untuk popularitas tersebut.

"Karena itu, menteri yang memang ingin mencalonkan diri pada pilpres 2024 sebaiknya di reshuffle. Sebab konsentrasi sudah pasti akan terbagi sebagai menteri dan sebagai calon presiden. Padahal sumpahnya hanya berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai menteri," tukasnya.

Isu Reshuffle Kabinet Berbarengan dengan Pelantikan Panglima TNI

Diketahui, isu perombakan kabinet atau reshuffle mengemuka dalam beberapa pekan ke belakang. Perombakan kabinet dikaitkan dengan bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah.

Perombakan kabinet disebut sebut akan dilakukan berbarengan dengan pelantikan Panglima TNI.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa dirinya belum memikirkan sama sekali perombakan kabinet.