Breaking News:

KPK Tanggapi Pernyataan Bupati Banyumas: Selama Kepala Daerah Penuh Integritas, Tak Perlu Takut OTT

Menanggapi pernyataan Achmad Husein, KPK hanya meminta komitmen kepala daerah untuk fokus melakukan perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

Editor: Rizki A
Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein yang viral di media sosial. 

TRIBUNTERNATE.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein yang viral di media sosial.

Diketahui, dalam pernyataannya, Achmad Husein menyatakan para kepala daerah takut dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Selain itu, Achmad Husein meminta KPK untuk memanggil kepala daerah sebelum dilakukan OTT.

Menanggapi pernyataan Achmad Husein, KPK hanya meminta komitmen kepala daerah untuk fokus melakukan perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

"Selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas, mengedepankan prinsip-prinsip good governance, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak perlu ragu berinovasi atau takut dengan OTT," kata Plt juru bicara KPK Ipi Maryati Kuding kepada Tribunnews.com, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Viral Pernyataan Kepala Daerah Dipanggil Dulu sebelum Di-OTT KPK, Bupati Banyumas Beri Klarifikasi

Baca juga: Soal Kabar 57 Eks Pegawai KPK akan Dilantik Jadi ASN pada 10 November, Polri: Masih Proses

Baca juga: MA Kurangi Masa Hukuman Rizieq Shihab Jadi 2 Tahun Penjara dalam Kasus RS Ummi Bogor

Melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), KPK telah merangkum delapan area yang merupakan sektor rawan korupsi sebagai fokus penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik. 

Kedelapan area tersebut adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Penguatan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Setiap area intervensi tersebut telah diturunkan ke dalam serangkaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang implementasi dan kemajuannya dievaluasi oleh KPK secara berkala. 

"Langkah-langkah tersebut dijabarkan ke dalam indikator dan subindikator yang harus dilaksanakan pemda untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan celah korupsi demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," kata Ipi.

Ipi mengatakan, dari kegiatan koordinasi dan monitoring evaluasi (monev) yang dilakukan KPK di Jawa Tengah terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu perbaikan secara konsisten dan berkesinambungan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved