Minta Sri Mulyani Dipecat, Medsos Ketua MPR RI Bamsoet Banjir Kritikan Warganet

"#Teamkemenkeu," tulis akun @lovelysuninthemorning.

Klarifikasi Sri Mulyani 

Sri Mulyani pun telah memberikan klarifikasinya terkait tudingan yang dinyatakan oleh Bamsoet dan Fadel.

Alumni SMA Negeri 3 Semarang itu menjelaskan alasannya tidak hadir dalam rapat dengan pimpinan MPR membahas soal anggaran MPR.

Pertama, ia tidak hadir karena ada rapat internal dengan Presiden Jokowi yang harus dihadiri sehingga kehadirannya di MPR diwakilkan Wakil Menteri (Wamen).

Kedua, Sri Mulyani tidak menghadiri rapat dengan pimpinan MPR pada 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas APBN 2022 dan kehadiran Menkeu adalah wajib.

Selanjutnya, terkait anggaran MPR, dijelaskan oleh Sri Mulyani bahwa seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali.

Hal itu dilakukan karena Indonesia menghadapi lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Delta pada tahun 2021. 

Baca juga: Ahli Perkirakan Kasus Covid-19 di Afrika Selatan Bakal Naik 3 Kali Lipat karena Varian Omicron

Baca juga: Kaget saat Lihat Urutan Genom, Ini Kronologi Ilmuwan Afrika Selatan Temukan Varian Omicron

Anggaran tersebut, kata Sri Mulyani, juga difokuskan untuk membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial (bansos).

Selain itu, juga membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM yang tidak dapat bekerja karena penerapan PPKM Level 4.

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN.

Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Berikut pernyataan lengkap Sri Mulyani:

"Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR dapat dijelaskan sbb:

Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

2) Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk : membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

3) anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

4) Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.

Jakarta, 1 Desember 2021"

(TribunTernate.com/Qonitah/Rohmana)