Minta Sri Mulyani Dipecat, Medsos Ketua MPR RI Bamsoet Banjir Kritikan Warganet

TRIBUNTERNATE.COM - Baru-baru ini nama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjadi perbincangan hangat karena menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) tidak menghargai MPR. 

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, hal ini karena Sri Mulyani dua kali tidak menghadiri undangan rapat MPR untuk membahas anggaran. 

"Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," kata Bamsoet dalam pernyataannya yang diunggah di akun Instagram pribadinya @bambang.soesatyo, Rabu (1/12/2021).

Menurut Bamsoet, absennya Sri Mulyani dalam rapat bersama MPR tidak menyertakan alasan yang jelas.

"Menkeu beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas," katanya.

Selain itu, Wakil Ketua MPR RI Bidang Anggaran Fadel Muhammad mengatakan para pimpinan MPR meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Sri Mulyani dari jabatannya.

Fadel menyebut hal ini karena Sri Mulyani tidak menepati janji terkait anggaran untuk memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Pernyataan Bamsoet dan Fadel ini mendapatkan kritikan dari para warganet.

Baca juga: Dituding Tak Hargai MPR karena Tak Hadiri Rapat dan Potong Anggaran, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Baca juga: Jumat Pekan Ini, Menkeu Sri Mulyani akan Beri Penjelasan tentang KTP Bisa Jadi NPWP

Para warganet tidak setuju dengan MPR dan membela Sri Mulyani.

Akun instagram pribadi Bamsoet pun dibanjiri kritikan dari para warganet yang membela Sri Mulyani.

"MPR Minta bu Sri M di pecat .. Realitanya lebih bermanfaat bu sri dari pada MPR!" tulis akun @berlin_be.

"Bpk sih jd pimpinan MPR tp sibuk dgn rutinitas di luar tugas MPR, jd MPR seperti tak terlihat tajinya skrg," tulis akun waycoffee77.

"Pecat @bambang.soesatyo dari Ketua @mprgoid kami bersama @smindrawati yg mementingkan rakyat dibanding ketua MPR yg ga ada kerjaan malah main rally dan pas kecelakaan malah bangga. Katanya wakil rakyat ditengah pandemi ga ada empati malah Rally," tulis akun @liphy_cantik.

"Kesimpulan setelah baca baca komen ternyata seorang @smindrawati lebih besar dari Pimpinan MPR (Yang katanya 10 orang itu)," tulis akun @gayung_martabak.

"@bambang.soesatyo suara rakyat langsung pak, dibacain dong komennya," tulis akun @mrizkip.

"#Teamkemenkeu," tulis akun @lovelysuninthemorning.

Klarifikasi Sri Mulyani 

Sri Mulyani pun telah memberikan klarifikasinya terkait tudingan yang dinyatakan oleh Bamsoet dan Fadel.

Alumni SMA Negeri 3 Semarang itu menjelaskan alasannya tidak hadir dalam rapat dengan pimpinan MPR membahas soal anggaran MPR.

Pertama, ia tidak hadir karena ada rapat internal dengan Presiden Jokowi yang harus dihadiri sehingga kehadirannya di MPR diwakilkan Wakil Menteri (Wamen).

Kedua, Sri Mulyani tidak menghadiri rapat dengan pimpinan MPR pada 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas APBN 2022 dan kehadiran Menkeu adalah wajib.

Selanjutnya, terkait anggaran MPR, dijelaskan oleh Sri Mulyani bahwa seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali.

Hal itu dilakukan karena Indonesia menghadapi lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Delta pada tahun 2021. 

Baca juga: Ahli Perkirakan Kasus Covid-19 di Afrika Selatan Bakal Naik 3 Kali Lipat karena Varian Omicron

Baca juga: Kaget saat Lihat Urutan Genom, Ini Kronologi Ilmuwan Afrika Selatan Temukan Varian Omicron

Anggaran tersebut, kata Sri Mulyani, juga difokuskan untuk membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial (bansos).

Selain itu, juga membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM yang tidak dapat bekerja karena penerapan PPKM Level 4.

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN.

Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Berikut pernyataan lengkap Sri Mulyani:

"Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR dapat dijelaskan sbb:

Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

2) Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk : membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

3) anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

4) Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.

Jakarta, 1 Desember 2021"

(TribunTernate.com/Qonitah/Rohmana)