Alasan Novel Baswedan Mau jadi ASN Polri: Kesungguhan KPK Turun tapi Polri Serius Berantas Korupsi

TRIBUNTERNATE.COM - Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan alasannya menerima tawaran dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk bergabung di ASN Polri.

Novel mengatakan, hal ini karena menurutnya kesungguhan Kapolri untuk memberantas korupsi dinilai serius, sedangkan kesungguhan KPK menurun.

Padahal, menurut Novel, fenomena korupsi saat ini makin marak terjadi dan dengan nominal yang besar.

“Pada dasarnya di antara kami menerima barangkali perlu diketahui kenapa kami memilih itu? belakangan ini fenomena korupsi banyak terjadi, masif, nilainya besar. Sedangkan kita dihadapkan pada situasi pemberantasan korupsi oleh KPK yang semakin turun,” kata Novel dalam pernyataannya seperti dikutip dari KompasTV.

Selain itu, Novel dan para mantan penyidik KPK lain yang menerima tawaran menjadi ASN Polri menilai, tindakan pimpinan KPK saat ini tidak menunjukkan kesungguhan memberantas korupsi.

“(Dan) pimpinan KPK dari pandangan kami, tindakannya tidak menunjukkan kesungguhan memberantas korupsi,” tuturnya.

Menurut Novel, hal ini berkebalikan dengan yang terjadi pada Polri.

Baca juga: 44 Eks Pegawai KPK Bersedia Jadi ASN Polri, Termasuk Novel Baswedan, Rasamala Aritonang Menolak

Baca juga: Novel Baswedan Terima Tawaran jadi ASN Polri, Ini Alasannya

Dikatakan Novel, ia dan para mantan penyidik KPK lainnya menilai Kapolri serius berkomitmen untuk memberantas korupsi.

“Ketika saya, kami, melihat penjelasan dari Kapolri yang sungguh-sungguh untuk berantas korupsi dan minta kami kesediaan untuk berbakti, tentu pilihan itu sulit untuk kami menolak.”

“Sebagian besar dari kami menerima. Begitu upaya memberantas korupsi jadi hal yang serius,” pungkas Novel.

Video selengkapnya.

44 eks pegawai KPK terima tawaran jadi ASN Polri

Sebanyak 44 dari 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima tawaran menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. 

Mereka pun bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi ASN di Korps Bhayangkara.

Aturan perekrutan mantan pegawai KPK menjadi ASN itu tertuang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021.

"Adapun hasil sosialisasi, yang mengisi surat perjanjian dan menyatakan bersedia menjadi ASN Polri sebanyak 44 orang. Yang tidak bersedia 8 orang dan menunggu konfirmasi 4 orang," kata Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Senin (6/12/2021) kemarin seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Sebanyak 52 orang mengikuti sosialisasi dan penandatanganan pernyataan siap menjadi ASN Polri.

Sementara lima orang tak hadir, empat berhalangan karena memiliki agenda satu orang meninggal dunia.

Ramadhan mengatakan pihaknya menunggu konfirmasi empat mantan pegawai KPK lain hingga besok pagi terkait dengan keputusannya bergabung dengan Korps Bhayangkara.

"Diberikan batas waktu sampai besok pagi," ujarnya.

Baca juga: 52 dari 57 Eks Pegawai KPK Hadiri Sosialisasi Pengangkatan jadi ASN Polri, Ini Daftar yang Tak Hadir

Baca juga: Mabes Polri Terbitkan Peraturan tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri

Menpan RB Enggan Berkomentar

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo justru enggan mengomentari terbitnya Peraturan Polri (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang pengangkatan 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

Saat dimintai tanggapan, Tjahjo menegaskan, ia masih belum mau memberi tanggapan.

“Maaf belum ada tanggapan,” kata Tjahjo saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/12/2021).

Tjahjo mengatakan, pengangkatan 57 mantan pegawai KPK di dalam internal Polri itu masih panjang. Masih ada proses yang harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Proses di Polri masih panjang, belum dari BKN,” ujar dia.

Adapun 57 mantan pegawai KPK diberhentikan pada 30 September 2021. Mereka dipecat karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN KPK.

Pemecatan ini menimbulkan banyak sorotan dari publik. Nama-nama para pegawai KPK yang dipecat itu antara lain Novel Baswedan, Harun Al Rasyid, dan Yudi Purnomo.

Polri kemudian menerbitkan Polri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus dari 57 Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rencana perekrutan pegawai KPK yang tak lolos TWK itu pertama kali diungkapkan oleh Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Selanjutnya, Polri akan melaksanakan sosialisasi dan memproses kepegawaian para mantan pegawai KPK itu dengan BKN.

(TribunTernate.com/Qonitah)