Apindo Ungkap Banyak Orang Kaya yang Tak Punya NPWP Seumur Hidup, Ini Imbauan Sri Mulyani

Para orang kaya itu diingatkan untuk segera mengungkapkan hartanya dalam program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II.

Editor: Rizki A
Istimewa
ILUSTRASI Kartu NPWP 

TRIBUNTERNATE.COM - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengungkapkan bahwa banyak orang kaya di Indonesia yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seumur hidupnya.

Ini artinya, para orang kaya tersebut luput dari kewajiban membayar pajak kepada negara selama ini.

Sebagian dari mereka bahkan kini tengah menikmati masa pensiunnya.

“Banyak orang yang belum punya NPWP tapi punya rumah besar, mobil mewah, punya uang, jam tangan mahal-mahal. Banyak juga yang sudah pensiun, duit sudah banyak tetapi belum punya NPWP,” lapor Suryadi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa (14/12/2021).

Suryadi mengaku sudah mengingatkan orang-orang kaya itu untuk segera mengungkapkan hartanya dalam program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau di masyarakat awam lebih terkenal dengan Tax Amnesty Jilid II.

Baca juga: Ini 10 Orang Terkaya di Indonesia Versi Majalah Forbes, Hartono Bersaudara Masih Duduki Posisi Atas

Baca juga: Omicron Merebak, WHO Peringatkan Negara Kaya untuk Tidak Menimbun Vaksin Covid-19 buat Booster

Baca juga: Pertanyakan Naiknya Kekayaan Nurul Ghufron, Febri Diansyah: Pimpinan KPK Jadi Contoh Keterbukaan

Suryadi Sasmita1
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita.

Suryadi juga mengingatkan, jika mereka tidak segera mengaku dosa pajaknya kepada pemerintah, mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar sanksi.

Karena, pemerintah tetap akan bisa melacak lokasi harta mereka. Namun masalah lain malah timbul.

Para orang kaya yang tidak memiliki NPWP tersebut malah mengatakan kepada Suryadi kalau meragukan sistem pajak di Indonesia sudah secanggih itu.

Dengan demikian, mereka jumawa, kalau harta yang belum diungkapkan tidak bisa terendus oleh pemerintah.

Padahal, saat ini pemerintah sudah akan mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mempermudah administrasi perpajakan.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved