4 Dirjen Bimas Kemenag Bakal Gugat Menteri Yaqut ke PTUN karena Diberhentikan Tanpa Alasan
Mantan Dirjen Bimas Buddha Caliadi mengatakan majelis agama masing-masing bakal bersurat kepada Presiden Joko Widodo.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM – Mantan Dirjen Bimas Buddha Caliadi mengatakan majelis agama masing-masing bakal bersurat kepada Presiden Joko Widodo.
Sebab, menurut Caliadi, pemberhentian dirinya dan beberapa pejabat Eselon I lainnya dilakukan tanpa alasan.
Kabar adanya mutasi pejabat Eselon I ke jabatan fungsional di Kementerian Agama (Kemenag) per 6 Desember 2021 dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali.
Empat direktur jenderal yang dimutasi adalah Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
Selain itu, ada dua jabatan lainnya, yakni Inspektur Jenderal dan Kepala Balitbang-Diklat.
"Mutasi adalah hal yang biasa untuk penyegaran organisasi," ujar Nizar melalui keterangan tertulis, Selasa (21/12/2021).
Selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK), kata Nizar, Menag Yaqut Cholil Qoumas memiliki kewenangan untuk memutasi personel organisasinya dengan beragam pertimbangan, salah satunya penyegaran.
"Alasan atau pertimbangan melakukan mutasi itu menjadi hak PPK dan bukan untuk konsumsi publik," ujarnya.
Menurutnya mutasi merupakan hal biasa di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Ia juga menegaskan bila mutasi yang dilakukan bukan sebagai bentuk hukuman.
"Yang pasti, mutasi yang saat ini diambil itu bukan hukuman, tapi upaya penyegaran organisasi. Ini hal biasa. Setiap ASN harus siap ditempatkan dan dipindahkan"ujarnya.
"Pastinya ada pertimbangan yang menjadi hak pejabat pembina kepegawaian untuk tidak disampaikan kepada yang bersangkutan," lanjut dia.
Baca juga: 4 Dirjen Bimas Kemenag Diberhentikan: Kesemuanya Dirjen Nonmuslim, Berencana Gugat ke PTUN
Baca juga: Pernyataan Yaqut Kemenag Hadiah Negara untuk NU Tuai Kritikan, Anwar Abbas: Bubarkan Saja
Nizar menjelaskan, mutasi juga dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
Ini sekaligus menjadi bagian dari pola pembinaan karir pegawai.
"Sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, mutasi harus dimaknai dari sudut
pandang kepentingan kementerian, bukan kepentingan orang per orang atau kelompok," katanya.
