6 Pejabat Eselon di Kemenag RI Dicopot, Yaqut Cholil Qoumas: Sudah Sesuai Prosedur
"Itu sudah sesuai prosedur. Satu, prosedur sudah benar," kata Yaqut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (30/12/2021).
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Agama RI (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memberikan tanggapan mengenai diberhentikannya enam pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Agama RI.
Menurut Yaqut, pencopotan tersebut sudah sesuai prosedur.
"Itu sudah sesuai prosedur. Satu, prosedur sudah benar," kata Yaqut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (30/12/2021).
Menurut Yaqut Cholil Qoumas, pencopotan tersebut bertujuan untuk peningkatan kinerja.
Selain itu, ia ingin pelayanan kepada umat beragam menjadi lebih baik dari sebelumnya.
"Kedua, untuk peningkatan kinerja. Ketiga, saya ingin pelayanan umat beragam jauh lebih baik dr sebelumnya. Clear kan," pungkasnya.
Baca juga: Kebakaran di RSUP Kariadi Semarang, Dirut Jelaskan Dugaan Penyebab, Ganjar Pranowo Sebut Pasien Aman
Baca juga: RSUP Kariadi Semarang Kebakaran, Truk Damkar Dikerahkan, Upaya Pemadaman Dibantu Hujan
Baca juga: Sebut Omicron dan Delta sebagai Ancaman Kembar Pandemi, WHO Perintahkan untuk Tingkatkan Vaksinasi
6 Pejabat Eselon 1 di Kementerian Agama RI Diberhentikan
Kementerian Agama RI telah melakukan mutasi terhadap enam pejabat Eselon I ke jabatan fungsional per 6 Desember 2021.
Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenag RI Nizar Ali.
Ada empat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) yang diberhentikan.
Mereka adalah Tri Handoko Seto dari jabatan Dirjen Bimas Hindu, Caliadi dari Dirjen Bimas Buddha, Yohanes Bayu Samodro dari Dirjen Bimas Katolik, dan Thomas Pentury dari Dirjen Bimas Kristen.
Selain empat Dirjen, terdapat pula dua jabatan lainnya yang dimutasi, yakni Inspektur Jenderal dan Kepala Balitbang-Diklat.
"Mutasi adalah hal yang biasa untuk penyegaran organisasi," ujar Nizar melalui keterangan tertulis, Selasa (21/12/2021).
Menurut Nizar, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK), Menteri Agama memiliki kewenangan untuk memutasi personel organisasinya dengan beragam pertimbangan, salah satunya adalah penyegaran.
"Alasan atau pertimbangan melakukan mutasi itu menjadi hak PPK dan bukan untuk konsumsi publik," kata Nizar.
