Australia Alami Hari Paling Kritis Akibat Omicron, Indonesia Justru Buka Lebar Pintu Internasional

TRIBUNTERNATE.COM - Pada Selasa (18/1/2022), Australia mengalami hari paling kritis di masa pandemi, di mana Omicron terus menyebabkan lonjakan kasus infeksi dan kematian akibat Covid-19.

Kapasitas layanan kesehatan di negara Kangguru itu makin penuh seiring meningkatnya pasien rawat inap akibat Covid-19.

Total ada 77 kasus kematian yang tercatat, jumlah ini melampaui jumlah kematian tertinggi nasional yang sebelumnya mencapai 57 kematian pada Kamis (13/1/2022) lalu.

"Hari ini adalah hari yang sangat sulit bagi negara bagian kami," kata Perdana Menteri New South Wales, Dominic Perrottet dikutip dari The Strait Times, Selasa (18/1/2022).

Diketahui, hanya ada empat orang dari jumlah kasus kematian tersebut yang sudah menerima suntikan vaksin booster.

Hal ini membuat pejabat kesehatan setempat menyerukan kepada masyarakat New South Wales untuk segera mendapatkan vaksinasi dosis ketiga tanpa penundaan.

"Perlu ada rasa urgensi dalam menerima dosis booster," kata Kepala Kesehatan NSW, Kerry Chant.

"Untuk Omicron, kami tahu bahwa perlindungannya lebih rendah dan kami membutuhkan peningkatan berikutnya untuk mendapatkan tingkat perlindungan yang lebih tinggi," imbuhnya.

Baca juga: Kenaikan Kasus Omicron Diprediksi Lebih Cepat dan Tinggi, Menkes Imbau Masyarakat Tidak Panik

Baca juga: Positif Covid-19 Usai Pulang dari Turki, Thariq Halilintar: Ini Ketiga Kalinya, Kemungkinan Omicron

Sementara itu, pihak berwenang tidak menjelaskan secara detail varian virus corona mana yang menyebabkan kasus kematian.

Mereka hanya mengatakan bahwa sebagian besar pasien dalam perawatan intensif terinfeksi varian Omicron, di mana orang-orang muda yang belum divaksinasi menjadi pasien terbanyak.

Di sisi lain, negara bagian Queensland mengatakan bahwa tidak ada satu pun dari rekor 16 kematian di negara bagiannya yang sudah menerima suntikan booster.

Dari total 45 orang yang meninggal di Queensland sejak 13 Desember 2021, hanya ada satu orang yang sudah divaksinasi dosis ketiga.

"Silakan maju dan dapatkan vaksinasi booster Anda, kami tahu itu bisa membuat perbedaan," kata Menteri Kesehatan Queensland, Yvette D'Ath.

Sebagai informasi, Australia mencatat 73.000 kasus infeksi baru pada Selasa (18/1/2022).

Jumlah tersebut turun dari kasus harian Kamis (13/1/2022) lalu yang mencatat rekor tertinggi hingga 150.000 kasus.

Sejauh ini, Australia telah melaporkan 1,6 juta infeksi sejak pandemi dimulai pada tahun 2020.

Dari total jumlah tersebut, 1,3 juta kasus di antaranya baru terjadi dalam dua minggu terakhir.

Dari total keseluruhan, jumlah kematian akibat Covid-19 di Australia telah mencapai 2.776 kasus.

Indonesia Buka Lebar Pintu Kedatangan Internasional di Tengah Lonjakan Omicron

Terhitung sejak 12 Januari 2022, pintu kedatangan internasional justru dibuka dengan lebar oleh pemerintah Indonesia.

Pada hari itu, pemerintah resmi mencabut daftar 14 negara yang warganya dilarang masuk Indonesia.

Diketahui esebelumnya, pada 30 November 2021 ada 11 negara yang masuk dalam daftar larangan.

Alasannya, 11 negara itu mencatatkan kasus virus corona varian Omicron dalam jumlah besar.

Baca juga: Sebagian Pasien Covid-19 Masih Bisa Tularkan Virus setelah 10 Hari, Berlaku Juga untuk Omicron?

Baca juga: Penelitian: Tak Ada Kekebalan Terhadap Covid-19 Omicron Jika Tidak Divaksinasi Booster

Kesebelas negara itu antara lain Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hongkong.

Kemudian, pemerintah menghapus Hongkong dari daftar tersebut dan memasukkan UK (Inggris Raya), Norwegia, Denmark, dan Perancis ke dalam daftar.

Kini dalam aturan terbaru disebutkan bahwa pintu perjalanan internasional telah terbuka bagi semua negara.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penghapusan daftar 14 negara yang warganya dilarang masuk Indonesia dilakukan karena varian Omicron sudah meluas ke 150 dari total 195 negara di dunia (76 persen negara) per 10 Januari 2022.

Dengan kondisi yang seperti itu, pembatasan dinilai menyulitkan pergerakan dan dikhawatirkan berimbas pada stabilitas dan ekonomi negara.

“Jika pengaturan pembatasan daftar negara masih tetap ada, maka akan menyulitkan pergerakan lintas negara yang masih diperlukan untuk mempertahankan stabilitas negara termasuk pemulihan ekonomi nasional," kata Wiku dalam keterangan tertulis, Jumat (14/1/2022).

(TribunTernate.com/Ron)