Aksi Kontroversial Puan Maharani: Matikan Mic saat Rapat hingga Mengeluh Tak Disambut Gubernur
Puan sempat curhat dan mengeluhkan ada seorang kader PDI-Perjuangan yang menjadi gubernur yang tidak menyambutnya.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Sosok Ketua DPR RI, Puan Maharani, dikenal luas karena dirinya adalah anak perempuan dari Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri.
Namun, tak hanya sebagai cucu Sang Proklamator, ada beberapa aksi Puan Maharani yang juga menjadikan dirinya sebagai sorotan publik.
Terbaru, Puan sempat curhat dan mengeluhkan ada seorang kader PDI-Perjuangan yang menjadi gubernur yang tidak menyambutnya.
Dikutip dari Tribunnews, Puan mengatakan hal ini di rapat koordinasi tiga pilar PDI-P di Luwansa Hotel, Manado, Sulawesi Utara pada Rabu (9/2/2022).
Dalam ceritanya, Puan menyebut ada gubernur yang tidak menjemput dirinya.
Padahal, kata Puan, gubernur lain yang mengurusi kedatangan dan menyambutnya.
Baca juga: Puan Maharani Sindir Gubernur yang Tak Menyambutnya, Pengamat Politik: Ingin Serang Ganjar Pranowo
Baca juga: Puan Maharani Kesal Ada Gubernur yang Tak Menyambutnya: Kepala Daerahnya Tidak Bangga ya Sama Saya?
Baca juga: Pengamat: Duet Ganjar Pranowo-Puan Maharani akan Sulit Menang di Pilpres 2024
Oleh karenanya, Puan pun bertanya-tanya mengapa ada kepala daerah yang bersikap sedemikian rupa.
Ucapan Puan ini pun mengundang kontroversi dan kritik seperti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang dianggap sentimentil dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Rupanya, keluhan tak disambut gubernur ini bukan aksi kontroversial Puan Maharani yang pertama.
Sebelumnya, Puan Maharani juga pernah membuat beberapa pernyataan dan tingkah laku yang menimbulkan kontroversi.
Berikut daftarnya.
1. Matikan Mikrofon saat Sidang
Peristiwa ini terjadi saat Puan mematikan mikfrofon anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Irwan Fecho.
Momen ini terekam dalam sebuah video berdurasi 7 detik lalu viral di media sosial.
Dikutip dari Tribun Jakarta, kronologi kejadiannya, Irwan ingin memberikan pendapat saat pengesahan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.
