Catatan DPRD
Simak Sejumlah Catatan Penting DPRD untuk Pemkot Ternate dan Pemprov Maluku Utara
Catatan DPRD Kota Ternate, Untuk Pemkot Ternate serta Pemrov Maluku Utara
Penulis: Munawir Taoeda | Editor: Mufrid Tawary
TRIBUNTERNATE.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Ternate menyampaikan sejumlah catatan penting pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dan Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) Maluku Utara.
Catatan itu terkait hasil monitoring Reses di 3 Kecamatan terluar antara lain, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri dan Kecamatan Pulau Moti yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Kepada Tribunternate.com, Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy menyebutkan, sejumlah infrastruktur vital dan Sumber Daya Manusia (SDM), perlu perhatian dengan serius.
"Karena 3 kecamatan itu merupakan kecamatan terluar, jadi kita lihat satu dari sekian infrastruktur yang wajib ialah pengadaan talud penahan ombak, "katanya.
Untuk Kecamatan Pulau Batang Dua, DPRD mendapati sejumlah masalah, salah satunya pembangunan pada sebuah gedung SMA, yang mana pengerjaan tiang pancang dinilai tidak sesuai.
"Mereka para pekerja buat cetakan, setelah kering baru ditanam, kan itu salah. Harusnya tiang itu disemen sekalian dengan fondasi agar kokoh, "papar Muhajirin.
"Padahal anggaran pengerjaannya sebesar Rp 1 miliar lebih oleh CV Vilabaya. Jadi hal itu secepatnya kita akan sampaikan ke DPRD Provinsi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, "tambahnya.
Baca juga: Seorang Nenek di Halmahera Barat Gantung Diri, Diduga Depresi Karena Sakit Tak Kunjung Sembuh
Baca juga: Penderita Demam Berdarah di Halmahera Utara Meningkat, Ini Cara Pencegahannya
Sementara di Kecamatan Pulau Hiri, DPRD juga melihat minimnya tenaga medis di Puskesmas dan tenaga pendidik disejumlah sekolah.
"Selain tenaga medis, puskesmas juga minim air bersih. Bahkan, sejumlah fasilitas di Kantor Kecamatan juga kurang."
"Kalau akses jalan saya lihat sudah bagus, yang kurang tinggal akses jalan ke arah Puskesmas dan Kantor Camat saja, "tuturnya.
Terakhir, Kecamatan Pulau Moti, di mana DPRD menilai pembangunan infrastruktur jalan lingkar yang harus diutamakan.
"Kita minta pada 2023 nanti, Pemkot Ternate melalui dinas terkait wajib membuat jalan aspal hotmix yang representatif, "tegas Muhajirin.
Oleh karena itu, mulai saat ini, pemerintah harus lebih serius dalam pemerataan pembangunan, terutama untuk 3 kecamatan terluar Ternate.
"Catatan lain yang nanti kita sampaikan adalah fasilitas listrik, air besih, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, "pungkasnya.
(Tribunternate.com/Munawir Taoeda)