Setelah Raja Belanda, PM Belanda Minta Maaf Soal Kekejaman di Masa Perang Kemerdekaan RI

TRIBUNTERNATE.COM - Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia setelah sebuah penelitian menemukan bahwa tentara Belanda menggunakan “kekerasan sistematis dan ekstrem” dalam upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas Indonesia pada akhir Perang Dunia II.

Penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti Belanda dan Indonesia selama kurang lebih 4,5 tahun.

Kesimpulan penelitian itu menunjukkan bahwa pasukan Belanda membakar desa-desa dan melakukan penahanan massal, penyiksaan, dan eksekusi selama konflik 1945-1949, seringkali dengan dukungan diam-diam dari pemerintah.

Dikutip dari Al Jazeera, temuan ini pun menghancurkan keyakinan Belanda yang selama ini dipegang bahwa hanya ada insiden kekerasan berlebihan yang terisolasi oleh pasukannya ketika Indonesia yang telah dijajahnya selama 300 tahun itu berjuang untuk kebebasannya.

"Kami harus menerima fakta yang memalukan," kata Mark Rutte pada konferensi pers pada Kamis (7/2/2022), setelah temuan itu dipublikasikan.

“Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia hari ini atas nama pemerintah Belanda,” tambahnya.

Baca juga: Soal Aturan Baru JHT, Puan: Harus Dipertimbangkan Matang-matang, Jangan Ada Pihak yang Dirugikan

Baca juga: Subvarian Omicron BA.2 Telah jadi Varian Dominan di Beberapa Negara, WHO Perketat Pengawasan

Baca juga: Khalid Basalamah Dilaporkan Sandy Tumiwa karena Ceramah Wayang Haram, Kini Minta Maaf

Para peneliti sebelumnya memang telah mempresentasikan temuan penelitian mereka, yang dimulai pada 2017 dan didanai oleh Belanda.

Penelitian ini menjadi bagian dari perhitungan yang lebih luas terhadap masa lalu kolonial yang brutal oleh negara itu.

Kekerasan oleh militer Belanda, termasuk tindakan seperti penyiksaan yang sekarang dianggap sebagai kejahatan perang, dilakukan “sering dan meluas.”

Hal ini disampaikan oleh sejarawan Ben Schoenmaker dari Institut Sejarah Militer Belanda (Netherland's Institute for Military History).

Ben Schoenmaker sendiri merupakan satu di antara 25 akademisi yang berpartisipasi dalam studi tersebut.

“Para politisi yang bertanggung jawab, telah menutup mata terhadap tindakan kekerasan ini, seperti otoritas militer, sipil, dan hukum. Mereka membantunya, mereka menyembunyikannya, dan mereka hanya menjatuhkan sedikit hukuman atau tidak sama sekali, ”katanya.

Mengakui masa lalu

Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tak lama setelah kekalahan Jepang yang menduduki negara itu selama Perang Dunia II.

Namun, Belanda ingin bertahan di negara bekas jajahannya ini, dan mengirim pasukan untuk menumpas perjuangan kemerdekaan.