Survei LSI: 70,7 Persen Responden Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

TRIBUNTERNATE.COM - Akhir-akhir ini, wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) dan masa jabatan presiden tiga periode ramai diperbincangkan.

Bahkan, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menggelar survei tentang dua topik tersebut.

LSI pun telah merilis hasil survei mengenai sikap publik terhadap penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Berdasarkan survei LSI yang dilakukan pada 25 Februari-1 Maret 2022 ini, mayoritas masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan Presiden karena alasan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Responden lebih setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024.

Dalam survei LSI, ada dua pendapat yang diberikan kepada responden.

Pendapat pertama, Presiden Jokowi diperpanjang masa jabatannya hingga 2027 tanpa pemilihan umum karena pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Pendapat kedua, sesuai dengan UUD 1945, Presiden harus dipilih rakyat dan dibatasi hanya dua masa jabatan masing-masing selama lima tahun, dan Presiden Jokowi harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024 meskipun pandemi belum berakhir.

Baca juga: Usulan Tunda Pemilu 2024 Dinilai untuk Senangkan Presiden, Apa Makna Sikap Jokowi yang Diam Saja?

Baca juga: Ungkap Konsekuensi Jika Pemilu 2024 Ditunda, LP3ES: Indonesia Tak Bisa Lagi Disebut Negara Demokrasi

Dari dua pendapat tersebut, masyarakat yang setuju pendapat pertama sebanyak 20,3 persen.

Sementara itu, sebanyak 70,7 persen kelompok yang tahu isu itu setuju dengan pendapat kedua.

"Secara keseluruhan 70,7 persen lebih menyetujui pendapat kedua artinya menolak perpanjangan masa jabatan presiden."

"Di kalangan yang tahu atau aware isu ini, penolakan lebih tinggi lagi, yaitu 74,3 persen,” Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (3/3/2022).

Di kalangan yang tidak tahu isu ini, lanjut Djayadi, penolakannya sedikit lebih rendah tetapi tetap mayoritas, yaitu 67,5 persen.

Berdasarkan survei, isu perpanjangan presiden ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Djayadi mengatakan, jika isu perpanjangan masa jabatan presiden makin disebarkan, maka akan semakin tinggi penolakan dari masyarakat.