PDIP Tegur Luhut soal Wacana Tunda Pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode, Minta Menko Marves Klarifikasi

TRIBUNTERNATE.COM - Pada Jumat (11/3/2022), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan pernyataan terkait wacana penundaan Pemilu 2024 hingga kemungkinan Joko Widodo (Jokowi) menjabat presiden selama tiga periode.

Mengetahui hal itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pun menegur Luhut Binsar Pandjaitan atas pernyataannya yang dinilai tak sejalan dengan Presiden Jokowi.

Alih-alih membicarakan soal wacana penundaan Pemilu 2024 hingga wacana presiden 3 periode, Hasto meminta kepada semua menteri dan pembantu Presiden Jokowi agar tak memiliki pendapat berbeda dengan presiden.

Terkait big data yang disebutkan Luhut, Hasto mengatakan bahwa hal itu seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan politik, tetapi digunakan untuk persoalan mendesak yang berkaitan dengan kerakyatan, misalnya seperti minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” kata Hasto Kristiyanto, Senin (14/3/2022).

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan."

"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu? Dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” tambah Hasto.

Baca juga: Ada Parpol Usul Pemilu 2024 Ditunda, Mantan Ketua MK: Itu Cuma Main-main Supaya Jadi Pembicaraan

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Minta Jokowi Tegas Tolak Penundaan Pemilu 2024: Presiden Patuhi Konstitusi

Karena itu, Hasto mengatakan, PDIP mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.

Padahal, Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi

Hasto menyebut, Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.

Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.

“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024."

"Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegasnya.

Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak untuk membangun energi positif bersama Presiden Jokowi dan PDIP pun akan konsisten bergerak di jalan itu.

“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran  abinetnya,” pungkas Hasto.

Atas dasar hal itu Hasto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan legacy bagi kepemimpinan Pak Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri.

Baca juga: Politisi PDIP hingga Istana Buka Suara Soal Munculnya Spanduk Dukungan Jokowi 3 Periode

Baca juga: Media Asing Soroti Ditetapkannya Tanggal Pilpres Indonesia, Singgung soal Jokowi Tiga Periode

Luhut Bicara soal Penundaan Pemilu dan Jokowi 3 Periode

Pada Jumat (11/3/2022) lalu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengklaim bahwa usulan penundaan Pemilu 2024 berasal dari masyarakat, yakni berdasarkan analisis big data yang dimiliki pemerintah. Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang memantau percakapan 110 juta orang di media sosial.

Dari data tersebut, Luhut mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat ingin kondisi sosial politik di Indonesia ini tenang. Diakui Luhut mereka lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di kanal YouTube Deddy Corbuzier.

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.

Di sisi lain, Luhut mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak masalah jika Pemilu 2024 dilaksanakan tepat waktu.

Namun, menurut Luhut, ada pihak-pihak yang merasa ketakutan jika wacana penundaan Pemilu benar-benar terjadi.

"Kalau nggak setuju ramai-ramai ya nggak masalah, Pak Presiden juga nggak masalah, tapi orang pada takut aja yang sudah pengin jadi (presiden) ketunda," paparnya.

Luhut sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak ingin maju dalam Pemilu 20224.

"Kalau saya sih nggak, tahun 2024 saya sudah 77 tahun, saya sudah nggak kepengin jadi (presiden)," paparnya.

Jika nantinya Jokowi tiga periode, Luhut hanya ingin menjadi penasihat presiden, sebab menurutnya menjabat sebagai menteri bukanlah hal yang mudah.

"Kalau pak jokowi tiga periode nih, Opung berhenti?" ujar Deddy Corbuzier.

"Cukup, saya kalaupun diminta jadi penasihat saja, kalau jadi gini lagi (menteri) cukuplah, tahu diri, capai ngurus
republik ini, jangan orang pikir gampang," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Luhut Diminta Klarifikasi, PDIP Ingatkan para Menteri Tak Buat Pernyataan yang Jadi Energi Negatif