Kemenlu AS Duga Ada Pelanggaran HAM dalam Aplikasi PeduliLindungi, Kemenkes: Tudingan Tak Berdasar

Juru bicara Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi menegaskan, tudingan AS mengenai dugaan pelanggaran HAM di aplikasi PeduliLindungi tidak berdasar.

Editor: Rizki A
KOMPAS.com/Galuh Putri
ILUSTRASI Aplikasi PeduliLindungi. Juru bicara Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi menegaskan, tudingan AS mengenai dugaan pelanggaran HAM di aplikasi PeduliLindungi tidak berdasar. 

TRIBUNTERNATE.COM - Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) buka suara terkait laporan Amerika Serikat yang menuding ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di Indonesia.

Diketahui, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemenlu AS) mengeluarkan laporan mengenai dugaan adanya praktik pelanggaran HAM di Indonesia menyangkut aplikasi pelacakan Covid-19, PeduliLindungi

Laporan tersebut berjudul "Indonesia 2021 Human Rights Report" dan dirilis oleh Kemenlu AS di laman resminya pada Rabu (13/4/2022).

Pihak Kemenlu AS menyebut bahwa aplikasi PeduliLindungi kemungkinan melanggar privasi seseorang.

Selain itu, diduga pula ada pengambilan informasi pribadi tanpa izin terkait data milik puluhan juta masyarakat dalam aplikasi tersebut.

Terkait hal tersebut, juru bicara Kemenkes RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menegaskan, tudingan tersebut tidak berdasar.

“Tuduhan aplikasi ini tidak berguna dan juga melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar," tutur Nadia dalam keterangan resminya  Jumat (15/4/2022).

Baca juga: Kemenlu AS Duga Ada Pelanggaran HAM dalam Aplikasi PeduliLindungi, Mahfud MD Beri Tanggapan

Menurutnya, jika membaca seksama  laporan asli dari US State Department, laporan tersebut tidak menuduh penggunaan aplikasi ini melanggar HAM.

Namun, ada pihak-pihak tertentu yang kemudian memberikan kesimpulan tersendiri.

"Kami memohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran,” imbuhnya.

Nadia menuturkan, penggunaan PeduliLindungi secara masif memberikan dampak positif untuk melakukan kebijakan surveilans selain fitur pencarian lokasi vaksin terdekat, fitur telemedisin dan pengiriman obat, fitur penerbitan dan dompet digital sertifikat Indonesia berstandar WHO untuk kemudahan perjalanan WNI lintas negara, fitur kartu kewaspadaan kesehatan untuk perjalanan domestik, dan data statistik untuk pengambilan keputusan strategis pemerintah.

Aplikasi tersebut telah bertransformasi menjadi layanan terintegrasi sehingga memudahkan penelusuran, pelacakan, pemberian peringatan, dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (new normal).

Baca juga: Fakta Terbaru Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Remaja Disiksa, Dipaksa Makan Cabai Garam

Baca juga: Pengamat Nilai Saat Ini Bukan Momen Tepat untuk Rencana Kenaikan BBM Solar dan Pertalite

Baca juga: Ada Sinyal Tarif Listrik Bakal Naik, Susi Pudjiastuti: Sebaiknya Setiap Kenaikan Disertai Penjelasan

PeduliLindungi telah memuat prinsip-prinsip tata kelola aplikasi yang jelas, termasuk kewajiban untuk tunduk dengan ketentuan perlindungan data pribadi.

Pengembangan PeduliLindungi juga mengacu pada kesepakatan global dalam Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the Covid-19 Response tahun 2020, yang menjadi referensi berbagai negara atas praktik pemanfaatan data dan teknologi protokol kesehatan Covid-19.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved