Pemerintah Dinilai Lebih Fokus IKN daripada Kondisi Ekonomi Masyarakat, KSP Membantah
Kantor Staf Presiden menepis anggapan bahwa pemerintah lebih fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ketimbang kondisi ekonomi masyarakat.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus dilanjutkan meski timbul pro dan kontra.
Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) sendiri telah disahkan pada 18 Januari 2022, sementara Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, juga telah dilantik pada Kamis (10/3/2022).
Namun, pemerintah dianggap lebih fokus pada pembangunan IKN Nusantara ketimbang kondisi ekonomi masyarakat.
Hal ini pun dibantah oleh Kantor Staf Presiden (KSP)
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi satu rangkaian program prioritas pemerintah, yang sudah ditetapkan dan disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ," kata Edy kepada wartawan, Selasa (26/4/2022).
Baca juga: Jelang Lebaran, Harga Kebutuhan Pokok Naik hingga 25 %, Migor dan Daging Sapi Alami Kenaikan Tinggi
Baca juga: Hilal Diperkirakan Terlihat saat Sidang Isbat, Pemerintah dan Muhammadiyah Mungkin Lebaran Bersama
Baca juga: Gandeng KPK, Kepala Otorita Ingin Pastikan Tata Kelola Pembangunan IKN Nusantara Bebas Korupsi
Edy mengungkapkan, pada 2023, pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas yakni penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan SDM, pengembangan ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
"Sudah jelas bahwa dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus ke ekonomi. Seperti melalui program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanganan pengangguran," tutur Edy.
Soal kondisi ekonomi masyarakat, dikatakan Edy, pemerintah telah menggulirkan sejumlah paket bantuan sosial dan stimulus fiskal, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap APBN sebesar Rp414,1 triliun.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga komoditas global akibat geopolitik antara Rusia dan Ukraina.
Edy mencontohkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dengan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan persiapan anggaran Rp 8,8 triliun.
"Pemerintah juga terus mempertahankan subsidi untuk listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain seperti kedelai, pupuk, dan minyak goreng," terangnya.
Selain fokus pada ekonomi, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah juga konsisten melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Salah satunya, dikatakan Edy, adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46 triliun, yang dilakukan dalam kurun waktu 2022-2024.
"IKN itu bagian dari pembangunan infrastrukur yang tujuannya juga untuk pemerataan ekonomi," tandasnya.
